Politik

ICW Minta Bawaslu Tampil Buwas Tindak Masalah Mahar Politik di Jatim, Cirebon & Kalteng

Mahar Politik 2

Jakarta – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, mahar politik yang ada di Indonesia bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es. Meski jumlahnya tak seberapa tapi dampak dari mahar ini akan besar, khususnya pada permasalah anggaran baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Donal Fariz mendesak kepada Bawaslu untuk lebih tampil buwas dan berani dalam menindak semua masalah dalam Pemilu termasuk terkait mahar politik yang menghebohkan publik Indonesia ini. Pasalnya, setelah La Nyalla Mattalitti di Jawa Timur juga ditemukan dugaan kasus serupa yakni di Cirebon dan Kalteng, yang ikutan buka suara.

Adapun pihak yang mengaku tersangkut dugaan mahar politik di Cirebon adalah pasangan Brigjen (Pol) Siswandi-Euis Fetty Fatayati. Sementara pihak yang mengaku tersangkut dugaan mahar politik di Kalteng adalah pasangan Jhon Krisli-Maryono.

“Bawaslu harus lebih bertaji dalam menindak semua masalah pemilu khususnya mahar politik,” tegas Donal Fariz.

Lebih lanjut, Donal Faris mengatakan hanya sedikit praktek perusak demokrasi tersebut nampak ke publik. Dia meyakini masih banyak kasus serupa namun tak terendus. Hal itu lantaran praktek ini merupakan simbiosis mutualisme antara partai politik dengan calon yang diusung.

Hanya bakal calon kepala daerah yang tidak jadi mencalonkan diri saja yang biasanya mengangkat isu ini kepermukaan. Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu sebagai pihak yang paling berwenang jangan hanya bertaji saat verifikasi partai politik saja.

“Bawaslu bisa berkoordinasi dengan penegak hukum yang juga memiliki kewenangan dalam penindakan seperti Polri dan KPK,” kata dia.

Dengan adanya permasalahan yang diungkap sejumlah mantan calon kandidat, seharusnya Bawaslu bisa mencari tahu lebih detail dalam mengenai hal tersebut. Alasannya, dalam aturan jelas disebutkan partai yang terbukti menerima dan mewajibkan adanya mahar politik dengan dana besar, maka partai tersebut tidak bisa ikut serta dalam pemilihan umum selanjutnya. Sedangkan, calon yang memberikan imbalan pun akan menerima konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan.

“Dari pilkada ke pemilihan umum lainnya disebut banyak mahar politik, tapi tidak pernah ada sesuatu yang dikatikan dengan penegakan hukum. Ini ujung-ujungnya ke korupsi kepala daerah kalau memang tidak pernah dituntaskan,” tandas Donal.

Sementara itu, Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina mengaku prihatin dengan maraknya isu mahar politik yang bermunculan di Pilkada Serentak 2018. ICW curiga mahar politik yang disetor calon kepala daerah itu digunakan oleh parpol sebagai modal pemenangan pemilu 2019.

“Kami khawatir kontestasi pilkada 2018 diperjual-belikan untuk mendanai pemilu 2019 dari sumber ilegal,” kata dia.

ICW menyoroti sempitnya rentang waktu Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 untuk Pileg dan Pilpres. Dan hal itu, kata dia, menunjukkan tidak ada waktu lagi parpol menghimpun dana pemilu.

ICW meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti berbagai dugaan mahar politik yang terjadi. Apalagi, saat ini sanksi mengenai parpol yang meminta imbalan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pilkada. Calon yang terbukti memberi mahar bisa didiskualifikasi. Sementara parpol bisa dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan, oknum di parpol yang menerima imbalan bisa dipidana.

“Ini bisa jadi pertama kalinya dalam sejarah sanksi tersebut diterapkan dalam pemilu,” ucap Almas.

Untuk diketahui, dalam regulasi diatur jika partai politik terbukti meminta mahar maka tidak bisa mengikuti pemilu selanjutnya. Adapun calon yang memberikan mahar politik tidak bisa mengikuti pemilihan. Regulasi tersebut adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang adanya penerimaan imbalan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top