Nasional

Utang Negara Makin Bengkak, KMI Singgung Janji Jokowi-JK

IMG20180116164956

JAKARTA – Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) menggelar konferensi pers untuk menyikapi persoalan janji pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang ternyata tidak terlaksana.

“Kami dari Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) pada kesempatan sore hari ini menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan kondisi bangsa hari ini,” kata Ketua Umum KMI, Joh Fadli dalam keterangannya yang digelar di Mie Aceh, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Beberapa poin janji Jokowi-JK yang dianggap tidak sesuai dengan semangat awal diantaranya adalah persoalan utang luar negeri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi hingga tahun ini utang negara disampaikan Fadli hampir menyentuh angka Rp4.000 triliun.

“Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp2.604,93 triliun. Dan hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp3.672,33 triliun. Jumlah utang luar negeri RI meningkat hingga Rp 1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017,” terangnya.

Kondisi tidak sehat ini pun ditambah dengan beberapa poin janji Jokowi-JK yang tidak terlaksana dengan baik, yakni dibukanya keran ekspor beras, padahal ketika berkampanye di tahun 2014 lalu keduanya sepakat untuk tidak ekspor di sektor pangan.

Kemudian ada juga janji kampanye Jokowi-JK yang sampai saat ini belum terlaksana yakni menarik kembali perusahaan telekomunikasi Indosat ke tangan pemerintah Indonesia.

“Dulu katanya mau buy back Indosat, tapi sampai 3 tahun berkuasa belum juga terlaksana,” tambahnya.

Kemudian menurut Fadli, beberapa janji lainnya adalah; Tidak akan melakukan bagi-bagi kekuasaan, tidak menaikan harga BBM. Selanjutnya ingin menciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan utang dengan Luar Negeri lagi dan akan mempersulit Investasi Asing.

Selanjutnya adalah semangat untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, membangkitkan Industri mobil nasional, Jaksa Agung bukan dari partai politik melainkan dari kalangan profesional, dan tidak impor pangan. Seluruh janji tersebut dinilai Fadli telah gagal dilaksanakan di pemerintahan Jokowi-JK itu.

Untuk itulah, Fadli mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak mengelola negara seperti perusahaan penyedia layanan simpan pinjam saja.

“Jokowi – JK kalau mau mengelolah negara hanya selayaknya korporasi simpan pinjam, sebaiknya segera turun dari jabatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadli juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia untuk lebih cerdas dan tidak mudah terjebak pada opini pencitraan semata oleh pemerintah.

“Mengajak rakyat untuk tidak terjebak terhadap politik praktis, dan pencitraan
dan bersama-sama rakyat, buruh, tani dan nelayan bisa menjadikan Indonesia lebih kuat,” tutupnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top