Ekonomi

Harga Beras Indonesia $0,79 per Kilogram, Ini Solusinya

beras bulog

JAKARTA – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf menilai ada beberapa faktor yang mendasari mengapa harga besar di Indonesia terbilang tinggi. Salah satunya adalah lantaran disparitas harga beras internasional yang cukup tinggi.

Apalagi dikatakannya berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO (Food and Agriculture Organization) bahwa harga beras di dalam negeri bisa mencapai USD 0,79 atau setara dengan Rp10.447 per kilogram. Harga beras di Indonesia ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, sehingga memaksa stok beras dalam negeri harus ditambah.

“Menurut data FAO Pada tahun 2017, harga beras Vietnam sekitar US$ 0,31 per kg atau setara dengan Rp. 4.100 per kg (Kurs rupiah per US dollar sebesar Rp. 13.225) dan Thailand harganya sekitar US$ 0,34 per kg atau setara dengan Rp. 4.496 per kg). Sementara harga beras di Dalam negeri sekitar US$ 0,79 per kg menurut FAO atau sekitar Rp. 10.447 per kg secara rata-rata,” kata Syarkawi Rauf dalam keterangan persnya, Minggu (14/1/2018).

Kemudian faktor lain yang mendasari mengapa harga besar di dalam negeri bisa naik adalah kredibilitas data produksi berang yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Selanjutnya adalah persoalan sistem distribusi beras yang terbilang lama sehingga rentan memicu munculnya perspektif dan spekulatif liar.

“Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga Rawan aksi spekulasi,” ujarnya.

Bahkan Syarkawi pun menilai peran Bulog belum terlalu optimal untuk mengatasi persoalan distribusi dan pemenuhan stok beras dalam negeri.

“Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga Rawan aksi spekulasi,” ungkap Syarkawi.

Pilihan jalan keluar

Pun demikian, Syarkawi menilai kondisi ini masih bisa diatasi dengan cepat dengan berbagai cara yang ditawarkan. Beberapa hal diantaranya adalah dengan memastikan bahwa berbagai kegiatan yang menyangkut tentang pertanian harus terus ditingkatkan dilakukan seefisien mungkin.

“Meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen dan paska panen) di hulu, dan juga memperbaiki tata NIAGA beras sehingga adil bagi petani, pedagang dan konsumen,” tuturnya.

Kemudian seluruh data produksi beras yang sejauh ini dirilis oleh BPS dan Kementerian Pertanian harus segera diaudit secara total untuk memastikan data yang ada kredibel dan akurat.

“Melakukan Audit data produksi beras di bps dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan,” lanjutnya.

Bahkan Syarkawi juga menyarankan agar percepatan penyederhanaan rantai distribusi melalui implementasi koorporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari Hulu ke Hilir. Menurutnya, langkah ini menjadi tangungjawab dari dua instansi pemerintah yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dan tak kalah pentingnya lagi menurut Syarkawi adalah pemutusan rantai bisnis yang terlalu panjang hingga membuat disparitas antara harga besar dari petani ke pasar bisa semakin tinggi, salah satunya adalah dengan menciptakan sistem pemasaran online.

“Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online dalam pemasaran beras, sehingga petani bisa secara langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang,” tegas Syarkawi.

Selanjutnya adalah pengembangan pasar induk khusus untuk beras nasional yang diletakkan di beberapa titik pusat. Beberapa lokasi yang lebih efektif untuk diletakkan pasar induk beras adalah Sumatera Utara, Jawa dan Sulawesi Selatan.

“Pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di sentra-sentra produksi beras nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta – Jabar dan Sumut. Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras Nasional,” ujarnya.

Dan lagi-lagi, persoalan pengembangan pasar induk beras nasional tersebut menjadi tanggungjawab Bulog dan Kemendag sebagai pelaksananya.

Lebih lanjut, Syarkawi juga menyarankan agar peran Bulog dalam menjalankan operasi pasar harus perkuat lagi, setidaknya penyerapan beras petani untuk pasokan dalam nehgeri bisa lebih optimal.

“Optimaslisasi peran Bulog dalam pperasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani,” tuturnya.

Terakhir yang tidak bisa dianggap sepele adalah penegakan supremasi hukum dalam konteks permainan harga beras yang dianggap menjadi beban berat tersendiri bagi kalangan rakyat. Syarkawi pun meminta agar Kepolisian bersama dengan pihaknya bersinergi untuk memberantas para mafia beras itu.

“Penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggungjawab KPPU dan Kepolisian,” tutup Syarkawi. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top