Hukum

Somasi Desak KPK Bongkar Dugaan Suap Tender Pengerukan Tanjung Emas

IMG-20171128-WA0044

Jakarta – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (Somasi) berunjuk rasa didepan Kemenhub, Selasa (28/11/2017).

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa kembali Budi Karya Soemadi secara intensif terkait kasus dugaan suap proyek tender pengerukan pelabuhan Tanjung Emas yang telah mengakibatkan kerugian Negara triliunan rupiah.

“Kami meminta Presiden RI untuk secepatnya meresuffle Budi Karya Soemadi selaku Menteri Perhubungan, yang diduga kuat sebagai operator di balik kasus suap proyek tender pelabuhan Tanjung Emas,” tegas Koordinator aksi Sharul, saat berorasi.

Selain itu, Sharul menyerukan untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus suap proyek tender pengerukan pelabuhan Tanjung Emas yang melibatkan birokrat yang ada di Kemenhub.

“Periksa, adili, dan penjarakan dalang di balik kasus suap proyek tender pelabuhan Tanjung Emas di Kemenhub yang telah merugikan Negara, sekarang juga,” jelasnya.

Dijelaskannya, proyek pengembangan tol laut Kemenhub diduga sarat dengan praktek korupsi dan ternyata banyak ditunggangi oleh birokrasi yang bermental korup, serta dijalankan tidak dengan profesional dan patuh kepada Undang-Undang.

Selain itu, kata dia, proses tender yang dijalankan oleh Kemenhub menurut Somasi penuh dengan dugaan gratifikasi dan praktek tidak sehat, serta terindikasi telah terjadi persekongkolan antara peserta tender dengan oknum di jajaran Kemenhub secara masif dan tersistem. Proses lelang 16 proyek bandara dan pelabuhan salah satunya terkait pengembangan tol laut yaitu proyek pengerukan jalur pelayaran pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, dimenangkan oleh PT. Adhi Guna Keruktama (PT. AGK) secara berturut-turut dengan nilai tender sebesar Rp 214,475 miliar.

“Somasi menilai, dalam proses lelang syarat akan korupsi, karena telah terjadi praktek suap saat mengurus perizinan dan memuluskan jalan PT. AGK sebagai peserta tender tersebut,” tuturnya.

Dia menambahkan Kemenhub di bawah kepemimpinan Budi Karya Soemadi, dipandang seakan sudah tidak punya komitmen lagi untuk menjalankan program nawacita dan revolusi mental Presiden RI. Karena Budi Karya Soemadi tidak bisa mencegah praktek baik pungli surat perizinan, permasalahan tender di bandara dan pelabuhan, serta tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang.

“Kasus suap yang terjadi di pelabuhan Tanjung Emas ini, patut diduga ada keterlibatan elite birokrasi di tubuh Kemenhub,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, Budi Karya Soemadi selaku Menteri Perhubungan, dinilai Somasi diduga sebagai aktor intelektual atau operator yang mengendalikan terjadinya kasus suap dan gratifikasi pada Dirjen Hubla yang merugikan Negara triliunan rupiah. Logika sederhananya, Budi Karya Soemadi tentunya mengetahui betul proses awal sampai finish tender di Kemenhub tersebut, dan tidak mungkin akan diam saja ketika melihat adanya praktek tender yang tidak sehat.

“Kasus ini dipandang Somasi haruslah menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPPU, agar melakukan pemeriksaan yang lebih intensif serta mendalami lebih jauh siapa saja birokrat yang terlibat dalam kasus mega skandal tender pelabuhan Tanjung Emas yang merugikan negara,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top