Nasional

Desak Cabut UU Ormas, FPR Ajak Rakyat Lawan Kebijakan Rezim Jokowi yang Anti Demokrasi

IMG-20171026-WA0008

Jakarta – Front Perjuangan Rakyat (FPR) kembali turun ke jalan mendesak agar segera mencabut Undang-undang Ormas hasil Penyempurnaan melalui Perppu Ormas.

“Kami bersama rakyat Indonesia menyatakan sikap menolak disahkannya Perppu ormas,” ungkap Koordinator aksi FPR Rudi HB Damman, hari ini.

Lebih lanjut, Rudi meminta agar hentikan segala bentuk pembatasan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi, serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang kebijakan dan tindakan negara yang menindas rakyat.

“Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, terror, kriminalisasi dan bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perppu Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat,” kata dia.

Selain itu, kata Rudi, FPR menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan seluruh kebijakan dan tindakan fasis yang memberangus demokrasi, dan merampas hak demokratis rakyat yang merupakan bagian dari skema imperialisme untuk semakin leluasa menghisap dan menindas rakyat dan menguasai seluruh kekayaan alam di Indonesia.

“Cabut Undang-Undang Ormas, Hentikan Pemberangusan Terhadap Demokrasi. Perkuat Persatuan Rakyat untuk Melawan Kebijakan Rezim Jokowi-JK yang Anti Rakyat dan Anti Demokrasi,” jelasnya.

FPR menilai, lanjut Rudi, bahwa disahkannya Perppu Ormas tersebut menjadi Undang-undang merupakan bentuk nyata dari watak fasis dan anti rakyat dari rezim Jokowi-JK. Di tengah situasi penghidupan rakyat yang semakin merosot akibat dari kebijakan Jokowi-JK melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Di saat bersamaan pula pemerintah mengelurkan kebijakan yang melegitimasi tindasannya terhadap rakyat.

“Disahkannya Perppu Ormas tidak lain merupakan respon dari pemerintah Jokowi-JK terhadap tumbuh dan makin meluasnya gerakan rakyat di Indonesia. Gerakan rakyat kian bangkit karena kemerosotan hidup yang makin akut di bawah kuasa Jokowi-JK,” sebutnya.

Di sisi yang lain, katanya, rezim Jokowi-JK memiliki kepentingan dan tugas sebagai rezim boneka untuk mengamankan investasi dan kepentingan dari imperialisme Amerika Serikat di Indonesia. Tugas untuk menjadi rezim boneka dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan sangat baik. Salah satunya dengan mempercepat disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang yang akan menjadi legitimasi melakukan pemberangusan terhadap demokrasi dan gerakan rakyat.

“Dengan watak aslinya yang fasis, disahkannya Perppu Ormas akan menjadi alat baru pemukul perjuangan rakyat,” tuturnya

Dia melanjutkan melalui aturan tersebut terdapat dua penekanan yang harus menjadi perhatian; Pertama,Perppu Ormas melegitimasi kewenangan absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar UU. Artinya, Pemerintah dapat memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi kepada Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dinilai sepihak sebagai anti pancasila, NKRI, tindakan permusuhan, dan menentang kebijakan pemerintah.

Kedua, menerapkan sanksi pidana bagi pengurus/anggota Ormas yang tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

“Bahkan sanksi pidana yang ditekankan hingga pada hukuman seumur hidup,” ucapnya.

Artinya bahwa dari dua hal tersebut, tambah dia, di bawah dikte Imperialis Amerika Serikat, Jokowi semakin memperkuat instrumen fasisme negara. Melalui Pengesahan Perppu Ormas ini menujukkan upaya rezim untuk menekan dan memberangus gelombang gerakan demokratis rakyat yang konsisten melakukan kritik dan perlawanan atas berbagai kebijakan anti rakyatnya, baik organisasi buruh, tani, pemuda-mahasiswa, perempuan, suku bangsa minoritas, kaum pekerja profesional seperti wartawan, dokter, dosen, guru, pengacara, bidan, dan lain-lain.

“Ditambah lagi, atas dasar stabilitas politik nasional Pemerintahan Jokowi juga kian mengintensifkan peran militer dalam seluruh aspek kehidupan rakyat,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top