Hukum

Nazaruddin Justice Collaborator, Benarkah KPK Lagi Bargain Kasus?

Jakarta – Pengamat Sosial Politik, Teddy Gusnaidi mempertanyakan mengapa bisa sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) menjadi tersangka dan pelaku utama dalam dugaan tindak pidana korupsi, dari tender yang diberikan oleh negara.

Apalagi dalam kasus tersebut, nama Mohamad Nazaruddin yang merupakan pihak yang membuka tender beberapa proyek pembangunan infrastruktur justru diberikan justice collaborator.

“Dengan mengabulkan Nazaruddin sebagai Justice Collaborator, artinya KPK telah memutuskan Nazaruddin bukan pelaku utama tindak pidana. Lalu siapa pelaku utamanya?,” tulis Teddy dalam keterangan persnya, Sabtu (2/9/2017).

Ia menilai PT DGI yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pelaku utama dalam proyek tender pemerintah. Ia menilai justru pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif lah yang bisa dijadikan pelaku utama.

“Proyek negara itu yang putuskan adalah pemerintah dengan DPR. DPR juga yang menyetujui besaran anggarannya, kalau DPR tidak setuju, ya tidak cair (anggarannya). Anggaran yang disetujui oleh DPR untuk alokasi proyek sudah jelas. Untuk Proyek ini sebesar segini, untuk proyek itu sebesar segini,” terang Teddy.

Setelah anggaran dan proyek disepakati, maka pihak pemerintah akan membuka tender bagi perusahaan manapun yang siap menjalankan proyek tersebut. Melihat dari rule tersebut, Teddy pun menegaskan bahwa pihak kontraktor atau pemenang tender memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran proyek yang sudah dipublikasikan itu.

“Semua orang normal pasti akan mengatakan bahwa yang diduga sebagai pelaku utama adalah Nazaruddin dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena yang menentukan nilai proyek mereka dan yang mengatur pemenang tender mereka juga, Jadi logika darimana bisa jadikan PT DGI pelaku utama?,” tukasnya.

Ada Konspirasi Jahat KPK?
Teddy pun mengingatkan agar KPK sebagai lembaga antirasuah tidak macam-macam menangani proses hukum tersebut, apalagi menempatkan justice collaborator merupakan orang yang memiliki peranan penting bahkan pihak utama dalam proyek yang berujung tindak pidana korupsi itu.

“Kontraktor tidak punya kedudukan dan jabatan dalam menentukan proyek dan anggaran proyek yang bisa merugikan keuangan negara! UU tidak ada memerintahkan Kontraktor untuk terlibat dalam penentuan anggaran proyek di DPR, lalu kenapa KPK bebankan pasal itu ke mereka?,” tukas Teddy.

“Ini jelas aneh bin ajaib, ibarat saya beli laptop second, sebulan kemudian ketahuan bahwa laptop hasil nyolong, tapi kenapa saya yang ditangkap?,” imbuhnya.

Selain itu, Teddy pun mengingatkan lagi agar jangan sampai ada asumsi liar di kalangan masyarakat, jika dengan menetapkan Nazaruddin sebagai justice collaborator dalam kasus tersebut, justru KPK dianggap sedang ada penyelewengan wewenang dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan sampai orang berasumsi bahwa keanehan KPK ini adalah bagian dari bargain agar ketua KPK tidak dikaitkan lagi dengan kasus E-KTP. Tapi dengan jadikan kontraktor tersangka, jadikan kontraktor pelaku utama dan jerat kontraktor dengan pasal untuk penguasa, ini jelas aneh sehingga asumsi ke ketua KPK bisa saja terjadi,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

To Top