Hukum

JP2K Minta KPK Segera Periksa HM Harris

Budi Margono di KPK

Jakarta – Sekelompok massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Penggerak Pemberantasan Korupsi (JP2K) telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya itu, koordinator JP2K, Budi Margono mengatakan bahwa pihaknya bermaksud untuk menyampaikan surat kepada KPK dengan nomor LP.09/LSM-JP2K/VIII/2017 tentang Dugaan Korupsi Bupati Pelalawan Provinsi Riau, HM Harris.

“Kami ingin sampaikan surat kepada pihak KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp10,9 Miliar dari dana APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2012, yang diduga kuat dilakukan oleh HM Harris,” kata Budi Margono di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Ia mengatakan dalam temuan pihaknya, dana rakyat dengan jumlah yang fantastis tersebut sebetulnya dipergunakan untuk anggaran tidak terduga, namun sayangnya dana tersebut justru diduga diselewengkan karena tidak jelas dalam pertanggungjawaban penggunaanya.

“Seharusnya Dana Tidak Terduga (DTT) merupakan dana untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup,” terang Budi.

Padahal disampaikan Budi, dana rakyat tersebut bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang sifatnya tidak terduga dan urgent, bukan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Tapi faktanya Dana Tidak Terduga sebesar Rp10,9 Miliar itu sudah dipergunakan antara lain, untuk bantuan Masjid, Guru dan Camat, kegiatan kunjungan Menteri dan Pejabat Pusat ke Pelalawan, serta untuk operasional Bupati bahkan ada juga untuk membiayai turnamen golf,” tegasnya.

Dari berbagai temuan pihaknya itu, Budi Margono mendesak kepada KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik korupsi berjamaah yang dilakukan oleh HM Harris bersama dengan kroni-kroninya tersebut.

“KPK harus segera meminta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan Dana Tidak Terduga sebesar Rp10,9 Miliar, yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2012, yang diduga kuat penggunaanya sarat dengan praktik korupsi,” desak Budi.

Selain meminta agar KPK meminta hasil audit BPK, Budi Margono juga mendesak lembaga antirasuah itu segera memanggil HM Harris sebagai penanggung jawab penuh anggaran tersebut, serta pihak-pihak yang diduga kuat ikut terlibat dalam persekongkolan jahat itu.

“Kami meminta kepada KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Kabupaten Pelalawan HM Harris sebagai kuasa pengguna anggaran, serta para pihak atau oknum yang terlibat dalam persoalan dugaan korupsi ini,” pungkasnya.

Kasus HM Harris Mandul di Kejaksaan Tinggi Riau
Selain itu, Budi Margono juga menegaskan bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh HM Harris tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Riau sudah turun tangan.

“Beberapa saksi sudah diperiksa Kejati Riau, diantaranya ada Mantan Kepala DPKKD Pelalawan, Lahmudin. Kemudian ada Ketua KONI Pelalawan dan beberapa Camat. Bahkan beberapa pihak sudah ada yang mengembalikan uang kepada Kejati Riau dalam kasus ini,” terang Budi.

Walaupun sudah memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak terkait, Budi Margono sangat menyayangkan kinerja lamban dari Kejati Riau itu, yakni sampai saat ini aktor kunci yakni HM Harris belum sekalipun diperiksa oleh Kejaksaan.

“Bupati Pelalawan, HM Harris yang notabane selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) sejauh ini belum pernah diperiksa. Ada apa ini, ada konspirasi jahat kah?,” pungkasnya.

Dan terkait dengan aksinya itu, Budi Margono menaruh harapan besar agar lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut, segera memanggil, memeriksa pihak pihak yang bertanggungjawab dalam persoalan ini.

“Kami yakin dan percaya KPK yang memiliki kewenangan mutlak menindak tegas para koruptor di negeri ini, tidak tebang pilih dan pandang bulu, dengan tanpa memandang pangkat dan jabatan karena semua sama kedudukannya di mata hukum,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi Margono melalui lembaganya yakni JP2K akan terus mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Pelalawan, HM Harris sampai tuntas.

“Kami JP2K berkomitmen akan terus mengawal kasus dugaan korupsi ini sampai tuntas. Terhitung hari ini dan ke depannya per 14 hari kerja dan seterusnya, kami akan kembali datangi KPK untuk menanyakan sudah sejauh mana langkah-langkahnya terkait kasus ini,” tutup Budi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top