Ekonomi

Presedium 13 LSM Anti Korupsi NTI Dukung Satgas Minerba Berantas Mafia Tambang

Tambang

Jakarta – Presiden Jokowi melalui Sekratariat Negara telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang dugaan pengerusakan lingkungan yang nanti timbul akibat pengoprasian PT. Mikgro Metal Perdana (MMP). Pasalnya, operasi penambangan bijih besi PT MMP di Pulau Bangka, Sulawesi Utara itu memang sejak awal mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Presidium 13 LSM menyambut baik sikap Jokowi tersebut. Koordinator Presidium yang juga Ketua Umum LSM FORPAKANTIK Pierson Rambing, mengatakan nilai korupsi di pertambangan merupakan yang paling fantasis dibanding dengan kasus Iainnya.

“Negara diperkirakan merugi hingga triliunan rupiah,” kata Pierson hari ini.Tambang

Menurutnya, sejak beberapa tahun yang lalu pihaknya mengadakan investigasi dibeberapa daerah termasuk Bolmong, mitra dan Minahasa-Utara tetapi yang paling menarik didaerah Pulau Bangka dan Tatelu. Kata dia, kasus ini seakan biasa-biasa saja padahal berpotensi hingga Triliunan rupiah.

“Jadi sudah saatnya semua pihak mengambil bagian untuk menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup jika tidak ingin melarat,” ujarnya.

Dijelaskannya, dugaan korupsi di Pulau Bangka Sulut bermula ketika izin eskplorasi tambang oleh PT. MMP tetap diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero
Wacik. Padahal saat itu, sebelas kementerian telah melakukan moratorium penghentian eksplorasi daerah Bangka Sulut. Selain itu, kata dia, pada waktu bersamaan masyarakat Pulau Bangka juga sudah memenangkan gugatan Pencabutan SK Izin Usaha Pertambangan eksplorasi PT. MMP melalui putusan MA.

“Nyatanya, tidak hanya Bupati Minahasa Utara saja yang mempertahankan izin PT MMP dan tak menghiraukan putusan MA,” bebernya.

Sementara itu, Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Pemuda Relawan NKRI Frans Freddy mengatakan sekitar setengah tahun pasca putusan MA, tepatnya pada 17 Juni 2014, Kementerian ESDM malah menerbitkan SK yang meningkatkan status IUP eksplorasi PT. MMP menjadi IUP Operasi Produksi. Namun masyarakat tak berhenti berjuang melalui berbagai elemen LSM, mereka menggugat Kepmen ESDM tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada 21 Oktober 2014.

Dia melanjutkan mayoritas saham MMP dimiliki oleh perusahaan asal Hongkong. Perusahaan tersebut adalah PT Allindo Indonesia dengan penguasaan sebanyak 89% dan PT Abang Resorces Indonesia 8%. Hanya tiga persen yang dikuasai oleh pihak Indonesia yaitu, PT Anugrah Multi Investama 1% dan Mangantar S Marpaung, pensiunan Direktur Jenderal Teknik Lingkungan Kementerian ESDM memiliki saham sebanyak 2%.

“Pulau Bangka itu luasnya cuma 5.000 hektar. Bayangkan 3.500 hektar akan dibuat proyek ini akan tenggelam,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pertambangan yang bertopeng dengan badan hukum koperasi. Disisi lain, Frans mengapresiasi kegiatan koperasi sebab sesungguhnya koperasi tujuannya mensejahterakan anggota namun hasil investigasi dilapangan bahwa ada pengusaha (Kok David dan Ferry) yang diduga menunggangi koperasi tersebut hanya untuk mengeruk keuntungan.

“Kami minta lembaga terkait mengaudit hasil pertambangan tersebut. Kami menilai delik korupsi bisa masuk dari PNBP (Penerimaan Uang Negara Bukan Pajak),” paparnya.

“Kami juga telah menyiapkan materi demonstrasi agar mafia pertambangan angkat kaki dari daerah kami,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

To Top