Nasional

SETARA Institut : Pemerintah Masih Hadirkan Pendekatan Militeristik Dan Represif Terhadap Warga Papua.

217993_demo-mahasiswa-papua-menuntut-kemerdekaan-papua-barat-di-solo_663_382

217993_demo-mahasiswa-papua-menuntut-kemerdekaan-papua-barat-di-solo_663_382Beritaasatu.com, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla secara Simbolik telah menunjukan kepedulian pada penanganan persoalan papua berupa pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tercatat presiden Jokowi sudah lima kali berkunjung ke Bumi Cendrawasih ini.

Kendati demikian, kekerasan politik dan banyaknya pelanggaran HAM di Papua, justru cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintah.

Setara Institut mencatat selama tahun 2016 terjadi 68 kasus pelanggaran Ham di tanah Papua dengan 107 bentuk tindakan, yang tersebar di wilayah provinsi papua dan Papua Barat. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan angka pelanggaran Ham, dibandingkan tahun 2015 sebelumnya yang hanya 16 Kasus saja.

“kekerasan politik dan masifnya pelanggaran Ham di papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintahan jokowi-jk” ujar Peneliti Setara Institut, Ahmad Fanani , diJakarta Senin (20/2/2017)

Menurut Ahmad Fanani, yang akrab dipanggil Awe ini mengatakan, meskipun beberapa langkah politik pemerintahan Jokowi-Jk dilakukan untuk memajukan demokrasi dan Ham di papua, seperti pemberian grasi Tapol (2015) dan pencabutan pembatasan Pers Asing. Akan tetapi realitanya pelanggaran Ham masih kerap terjadi secara masif.

“3 besar institusi negara yang menjadi aktor pelanggaran HAM adalah ; Kepolisian (42 peristiwa), Aparat Gabungan TNI-Polri (12 peristiwa) dan TNI (5 Peristiwa)” ucap Awe.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, di forum international Jokowi menjalankan diplomasi “tutup mata” dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi terkait pelanggaran HAM di Papua.

Diwaktu yang sama, hal senada juga di ungkapkan oleh Presidium Jaringan Damai Papua, Neles Tebay yang mengatakan, Pelanggaran Ham di papua memperlihatkan orang papua masih dianggap sebagai musuh megara bukan sebagai warga negara. 

“Selama orang asli papua di anggap sebagai musuh negara, maka selama itu juga pelanggaran ham akan terus terjadi di tanah papua.” ujar Neles Tebay

Menurutnya, Pelanggaran Ham akan menimbulkan sikap Antipati masyarakat lokal kepada institusi keamanan (TNI/Polri). Sebagian dari masyarakat di Papua, menganggap Mapolsek sebagai tempat penyiksaan, bukan lagi tempat untuk mencari perlindungan.

“Pelanggaran Ham dipapua memicu warga papua makin mencintai tanah papua (nasionalisme) dengan  mengibarkan bendera bintang kejora, walaupun mereka tau karena tindakan itu, mereka bisa di tangkap dan dipenjara” ucap Tebay.

Pemerintah harus mengedepankan upaya dialog terbuka dengan pelibatan secara intensif masyarakat sipil papua, khususnya dengan kelompok perlawanan papua seperti UMLWP, untuk secara bersama berdialog terhadap bagaimana menanggani kasus pelanggaran HAM masa lalu, bagaimana menghentikan kasus pelanggaran Ham masa kini dan bagaimana mencegah agar tidak ada lagi pelanggaran Ham dimasa depan, pungkasnya

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top