Opini

Pilkada dan Epicentrum Nasionalisme

pilkada-dki

Oleh: Abdul Ghopur

Sebentar lagi Jakarta akan memilih pemimpinnya. Tentu saja ini bukan pengalaman pertama bagi Ibu Kota negara. Ini pengalaman ketiga kalinya yang justru tertinggal dari daerah lain (propinsi atau pun kabupaten) yang lebih dulu mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Tulisan ini hendak mengajak kita semua merenungi sejenak jagad perpolitikan di jantung negara “berkembang”. Kita semua sadar Jakarta seperti barometer bagi partai-partai politik (tokoh-tokoh politik nasional) mengukur kekuatan, kapasitas sekaligus elektabilitasnya menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Timbullah slogan atau jargon, siapa bisa “memimpin” (mengambil) Jakarta, maka akan menguasai republik. Jargon ini bagai mitos yang mentradisi banyak kalangan dan politisi. Apa buktinya? Lihat saja hiruk-pikuk menjelang pendaftaran Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Seluruh elit bahkan Ketua Umum Partai Politik turun gunung mengambil alih langsung hajat para pimpinan parpol tingkat propinsi. Pertanyaannya, demokratiskah langkah tersebut? Ah, biarlah pengurus parpol-parpol sendiri yang menjawab.

Pilkada dan NasionalismeDi sela kekhawatiran sejumlah pihak dan pengamat, ada sedikit kabar bahagia dan secercah harapan. Munculnya orang-orang muda berbakat dan pintar. Saya tak perlu menyebutkan nama-nama. Saya berusaha menghindari dan tidak mau terseret-seret kepentingan politik praktis. Sebab, atmosfir Pilkada DKI Jakarta menunjukkan gejala politik taktis dan pragmatis (setidaknya menurut penulis). Apa buktinya? Tengok saja perbedaan sudut pandang, aspirasi bahkan hak menjatuhkan pilihan Bacagub dan Bawagub DKI Jakarta oleh konstituen/basis partai berbeda bahkan diambil alih langsung oleh Ketua Umum Partai. Tengok pula detik-detik terakhir munculnya nama Bacagub dan Bawagub yang dijagokan oleh sejumlah gabungan parpol di ujung tikungan. Atau lihat lagi kesepakatan dua parpol yang mereposisi Bacagub menjadi Bawagub. Banyak orang tentunya lupa dengan proses-proses awal “ribut-ribut” Pilkada DKI Jakarta. Karena kebanyakan orang atau kalangan lebih sibuk bagaimana memenangkan para pasangan calon (paslon) nya masing-masing dengan cara apa pun!

Tetapi sekali lagi, ah, biarlah itu menjadi urusan dan permainan para elit partai politik. Yang menjadi urusan kita adalah sesungguhnya bagaimana nasib masa depan rakyat ibu kota negara? Pertanyaan ini perlu dihadirkan di tengah situasi sosial masyarakat Jakarta yang tergusur dari pentas kesejahteraan di pelbagai relung kehidupannya. Tak perlu lagi kita bertanya nasib sosio-ekopol-nya. Apalagi hak kebudayaannya? Dus, celakanya lubang disintegrasi bangsa makin menganga lebar. Jurang di antara kita semakin dalam, dan kita sedang ke arah sana.

Hilangnya Nalar Bangsa untuk Hidup Bersama

Sebagai sebuah bangsa besar yang majemuk dan telah berdiri 71 tahun lalu, kita seperti kehilangan nalar publik untuk hidup bersama atas dasar semangat kesatuan dan persatuan nasional. Persoalan yang terjadi sesungguhnya sinyal lemahnya “ketahan dan kedaulatan bangsa.” Selain itu pula, banyak variabel yang memengaruhi lemahnya ketahanan dan kedaulatan bangsa. Variabel-variabel tersebut di antaranya adalah “marjinalisasi” di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lain-lain.

Dari sisi kebudayaan, meluruhnya kebudayaan nasional kita yang secara perlahan tapi pasti tergerus oleh penetrasi budaya asing. Ini terjadi akibat kita tidak lagi berpijak pada budaya dan jati diri bangsa atau bahkan lebih parahnya kita sengaja meninggalkannya sendiri (Zonder Ideologi). Belum lagi marjinalisasi di bidang politik, hukum dan ekonomi yang secara kausalitas mengakibatkan keotik di bidang sosial politik. Apa buktinya? Beramai-ramai masyarakat menghimpun diri dalam suatu paguyuban atau kelompok-kelompok kedaerahan atau bahkan keagamaan. Hal ini diyakini bersumber dari ketidak-adilan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum.

Ibu Kota dan Republik

Padahal, bangsa Indonesia adalah ‘konsepsi kultural’ tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari warisan teritoral jajahan Belanda. Sedang negara Indonesia adalah ‘konsepsi politik’ tentang sebuah entitas yang tumbuh berdasarkan kesadaran politik untuk merdeka dengan meletakkan individu ke dalam kerangka kerakyatan. Dalam kerangka ini, setiap rakyat dipertautkan dengan suatu komunitas politik dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum, dengan operasi atas prinsip kekariban dan keadilan.

Persoalannya kemudian mengapa prinsip-prinsip kebangsaan, kenegaraan serta kewarganegaraan semakin hari semakin jauh? Bahkan jauh lebih menjauh setelah dikobarkannya reformasi mei? Ada banyak jawaban, tetapi yang terpenting adalah karena; Pertama, problem Indonesia sesungguhnya adalah keberlangsungan manajemen negara pasca-kolonial yang tak mampu menegakkan kedaulatan hukum, memberikan keamanan dan keadilan bagi warganya.
Kedua, kita belum siap menerima keragaman. Padahal, keragaman bangsa bisa menjadi kekayaan jika negara mampu menjalankan fungsinya sebagai, apa yang disebut Mohammad Hatta, ‘panitia kesejahteraan rakyat’.

Ketiga, kita terlalu terfokus pada pembangunan pusat atau ibu kota. Jakarta sebagai ibu kota negara terlalu dijadikan pusat segalanya. Karena itu tingkat angkatan kerja, kejahatan dan frustasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jakarta menjadi magnet yang mencuri kelebihan daerah. Seluruh potensi daerah seakan-akan dipaksa bekerja untuk Jakarta. Lahirlah sirkus centripetal dan centrifugal tak terkendalikan. Dari Jakarta negara didesain dan diadministrasikan, dari Jakarta pula negara dinistakan dan difrustasikan. Seharusnya, Indonesia bukan hanya Jakarta, demikian pula Jakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia.

Kalau ada penelitian yang menyatakan dari Jakarta, Indonesia ada, disebabkan pertautan kebangsaan tadi, tetapi melihat fenomena di atas, maka dari Jakartalah menjadi epicentrum perpecahan dan terkoyaknya nasionalisme bangsa di daerah-daerah lain di Indonesia. Tentu bukan itu yang kita harapkan, melainkan Jakarta menjadi epicentrum nasionalisme dan pusat pengkaderan politik yang sehat dan cerdas.

Lantas, bagaimanakah seharusya atau idealnya Jakarta atau “Orang-orang Jakarta”? Jakarta atau “Orang Jakarta” selaiknya menghormati hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan memastikan proses demokrasi yang memungkinkan bagi terciptanya partisipasi masyarakat secara luas dalam menentukan nasib mereka sendiri. Ini hanya dapat dicapai dengan mengubah struktur dasar dari mental dan pola pikir masyarakat Jakarta yang majemuk, tidak hanya dari sistem kekuasaan dan hukum, tetapi juga budaya dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, orang harus berperan aktif untuk mewujudkan impian mereka tentang “miniatur republik.” Namun, akankah Jakarta benar-benar menjadi “miniatur republik?” Dan, sekarang banyak orang menaruh harapan yang tinggi pada para calon Gubernur (Cagub) dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) ke depan. Semoga saja mereka yang terpilih nanti dipastikan melewati proses demokrasi dan uji seleksi kepemimpinan yang ketat dan konsisten membangun Jakarta hanya dan demi kemaslahatan warga Jakarta kebanyakan dan bukan segelintir elit dan kelompok atau golongan tertentu saja. Melainkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya!

Penulis adalah Intelektual Muda NU;
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB)
(Pemikir Masalah-masalah Kebangsaan. Menulis beberapa buku diantaranya: “QUO VADIS NASIONALISME? Merajut Kembali Nasionalisme Kita yang Terkoyak,” 2015, diterbitkan: LKSB & BSD MIPA

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top