Hukum

Dinilai Inkonstitusional, Ormas GEMPA Ancam Demo Bubarkan KPK

Willy Prakarsa

Willy PrakarsaJakarta, beritaasatu.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Manusia Pancasila (GEMPA) mendesak Presiden RI dan Komisi III untuk segera membubarkan lembaga super body Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pasalnya, keberadaan dan kewenangan KPK dianggap tidak diatur dalam UUD 1945.

 “Keberadaan KPK saat ini perlu kita kaji ulang, mengingat kewenangan dan keberadaanya hanya berdasarkan UU, serta menimbulkan tumpang tindih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” demikian disampaikan Jenlap GEMPA Willy Prakarsa, di Jakarta, Minggu (17/8).

Dikatakan Willy, sudah saatnya DPR dan Presiden mendatang menjalankan sekaligus mentaati konstitusi UUD 45 yang didalamnya tidak memuat atau mengatur kewenangan KPK. UU No. 30 tahun 2002, KPK telah diberikan kewenangan penuh yang tidak dimiliki Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan satu atap sebelum di uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami meminta Presiden RI agar peran Kepolisian dan Kejaksaan diperkuat serta diberikan kewenangan penuh untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Amanat UUD 1945,” terangnya.

Lebih lanjut, Willy menilai KPK sudah menjadi alat kepentingan politik asing, dan KPK juga dituding telah menguras APBN yang besar tetapi nyata-nyata belum mampu mengungkap kasus BLBI dan kasus korupsi lainnya terutama di Sumber Daya Alam (Mineral, Migas dalam hal Kontrak Karya), Freeport, Newmont, Exxont Mobile, Korupsi dipasar Saham, Korupsi Pajak.

“Jika KPK tak mampu ungkap kasus besar, kami meminta Kapolri dan Kejagung untuk menarik penyidik dan penuntut dari KPK,” terang dia.

Willy pun menyoroti kinerja KPK yang selama ini hanya menggunakan sistem penyadapan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia menilai kebiasaan OTT hanya membuat kinerja KPK tidak optimal dalam semangat memberantas korupsi dan OTT notabene pekerjaan yang tidak membutuhkan pikiran dan kecerdasan.

“Kesan KPK dalam menangani masih terkesan tebang pilih tapi saat ini KPK sudah merasa sangat puas dengan kinerja OTT nya,” sindir Willy.

Dijelaskan Willy, dalam operasi OTT KPK juga dinilai telah melanggar HAM dan Pancasila, khususnya Sila Ke II: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan OTT mengedepankan asas praduga sudah bersalah, bukan asas praduga tidak bersalah, dalam melakukan penyitaan aset dan pemblokiran rekening pasca penangkapan yang diduga pelaku korupsi, padahal untuk penyitaan aset kekayaan dan pemblokiran adalah hak dan wewenang Pengadilan.

“KPK sudah tentu tidak memanusiawikan pelaku yang baru diduga melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah menciderai Sila ke II dari Pancasila. Dan sikap arogansi lembaga super body itu cenderung melakukan kesalahan fatal dengan menabrak Sila Ke V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” bebernya.

Ia mencontohkan kasus yang sedang hangat, sebelum hari Raya Idul Fitri kemarin, Pimpinan KPK Abraham Samad telah lakukan Sidak ke Bandara Soekarno Hatta tentang pemerasan terhadap TKI yang dilakukan oleh oknum TNI dan para preman. Dari kasus itu, Willy memastikan KPK telah mengambil alih peranan Polri sebagai eksekutor KUHP dan KUHAP.

“Jika terus dibiarkan maka lama-lama negeri dan Konstitusi ini, KPK menjadikan Negara dalam Negara. Inilah bagian alasan mendasar dari pembubaran KPK yang Inkonstitusional,” ucapnya.

Maka dari itu, GEMPA pun mengancam akan menggelar aksi menuntut pembubaran KPK di DPR RI, Mabes Polri Kejagung dan Gedung KPK, Rabu (20/8/2014).

“Kami akan menggelar aksi massa besar-besaran untuk mengajak semua pihak bersama-sama mendesak pembubaran KPK karena Inkonstitusional,” tandasnya. (Ali)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top