Politik

Ormas di Indonesia Jangan Sampai Jadi “Riak” Negara

fokal imm

Fokal IMM JatengJakarta – Ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (Fokal IMM) Jawa Tengah, Farid Wajdi meminta kepada semua pihak untuk berkomitmen menjaga konsensus bernegara.

Ia menegaskan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 merupakan konsensus negara (darul ahdi) dan pembuktian (wa Syahadah) semua elemen bangsa Indonesia. Pandangan itu muncul saat diskusi publik tentang penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas anti-Pancasila.

Fokal IMM, tegas Farid, meminta semua ormas yang menganut paham atheisme/marxisme, leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti Pancasila dan UUD 1945, sama halnya dengan telah keluar dari konsensus bernegara.

“Mengingkari kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia,” kata Farid, dalam rilisnya, Sabtu (15/7/2017).

Ia pun meminta kepada seluruh ormas yang berada di Indonesia, agar tetap menjaga ideologi Pancasila sebagai konsensus final bangsa dan negara Indonesia. Namun jika tidak, justru akan ada persoalan yang merugikan bangsa sendiri.

“Jaga ideologi Pancasila sebagai konsensus bersama, bila tafsirnya tidak berkeadilan akan ada ‘riak’ yang mengarah kepada disintegrasi bangsa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Farid meminta pemerintah melakukan pembinaan terhadap ormas yang dinilai menganut sistem ideologi yang bukan Pancasila. Bahkan langkah hukum melalui pengadilan dinilai perlu untuk membuktikan ormas tersebut benar-benar melenceng.

“Teguran dan tindakan hukum dengan tetap diproses dalam pengadilan tidak serta merta sepihak oleh pemerintah, dengan prinsip nahnu nahkumu bi dhawahir, pemberian hukum kepada seseorang atas dasar apa-apa yang nampak,” simpul Farid menyarikan hasil diskusi itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang saa, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhamadiyah, M Tafsir berpendapat bila terjadi masalah dengan keormasan yang terindikasi ingin mengubah Pancasila, pemerintah dapat melakukan pembinaan dengan proses memberi teguran dan tindakan hukum melalui pegadilan terhadap ormas tersebut.

Sebelumnya, Lembaga Persatuan Ormas Islam (LPOI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menerbitkan Perppu no 2 tahun 2017 yang berisi tentang pembubaran ormas anti Pancasila. Berbagai organisasi itu antara lain: Nahdalatul Ulama Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

To Top