Politik

Soal Reklamasi, Ahok Tak Paham Aturan

Paiman Moestopo

Beritaasatu – Pengamat Kebijakan Publik Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Dr. Paiman Raharjo M.M, M.Si menilai kekisruhan tentang reklamasi teluk Jakarta yang sedang marak diperdebatkan disebabkan karena Pemda DKI dalam hal ini Gubernur tidak memahami peraturan yang ada.

Paiman Moestopo“Gubernur Ahok berpedoman pada Kepres No. 52 tahun 1995 tentang kewenangan Gubernur DKI dalam melakukan reklamasi dan aturan tata ruang pantai Utara Jakarta, padahal Kepres No. 52 tersebut telah dibatalkan dengan terbitnya Kepres No. 54 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah Jabotabek,” ungkap Paiman, Rabu (20/4/2016).

Di samping itu, kata dia, ada Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012 tentang kewenangan izin reklamasi ada pada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga, tambah Paiman, ada UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

“Seharusnya Gubernur DKI mengacu pada aturan yang baru dan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Di samping mengacu pada aturan, sambung Paiman, Gubernur DKI harusnya juga mengacu pada analisis lingkungan yang akan memiliki dampak kerusakan ekosistem dan lingkungan di wilayah teluk Jakarta. Selain itu, kata dia, dampak ekonomi bagi para nelayan disekelilingnya.

“Jadi sudah tepat pemerintah pusat memberhentikan sementara proyek reklamasi tersebut, sampai persyaratan administrasi, analis kajian lingkungan dan ijin-ijinnya selesai. Serta kejelasan payung hukum tentang kewenangan reklamasi di tangan pusat atau daerah. Semua pihak harus sabar, lebih baik kita serahkan penyelesaian kepada pemerintah dan lembaga hukum, agar masalah reklamasi ini tidak melebar kemana-mana,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top