Hukum

Banyak Mudharatnya, Kamerad Desak Hentikan Proyek Reklamasi Pantai di Jakarta

Reklamasi Teluk Utara Jakarta

Jakarta – Komite Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menolak keras segala bentuk proyek reklamasi pantai di Jakarta.

Menurut Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, proyek reklamasi itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Pertama, reklamasi Teluk Jakarta diselimuti praktek korupsi. Alhasil sejumlah pihak ikut terseret dalam pusarannya seperti Ketua Komisi D M Sanusi, Bos Podomoro Land dan beberapa orang ternama pun ikut dicekal diantaranya anak buah Ahok Sunny Tanuwijaya dan pemilik Agung Sedayu Group Aguan, serta masih banyak lain lagi yang akan menyusul.

Reklamasi“Proyek itu jelas murni bisnis properti yang diselimuti korupsi sebagai pelicin untuk melegalisasi praktek ilegal izin reklamasi,” tegas Haris, Minggu (17/4/2016).

Selanjutnya, kata Haris, dari aspek lingkungan reklamasi yang merupakan upaya rencana teknologi buatan manusia telah menghancurkan ciptaan Tuhan. Dan sudah jelas nampak didepan mata adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Beberapa spesies mangrove, ikan dan hewan lain yang hidup dihutan magrove, burung, dan keanekaragaman hayati lainnya akan punah.

“Punahnya keberagaman hayati, dan akan berakibat banjir karena perubahan bentangan bumi dan arus air. Ini pulau buatan beda dengan pulau asli ciptaan Tuhan. Itu menentang alam,” tuturnya.

Ketiga, sambung Haris, dari aspek sosial proyek reklamasi menjadi para nelayan tradisional tergusur. Terbukti, ribuan nelayan hari ini berunjuk rasa menolak reklamasi pantai dengan melakukan penyegelan.

“Para nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber ekonominya. Wilayah proyek reklamasi akan jadi kantong kemewahan yang eksekutif dan memamerkan kesenjangan sosial,” ungkapnya.

Maka itu, Haris meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk segera mencabut izin reklamasi yang telah diterbitkan. Maupun proyek yang sudah berjalan di Teluk Jakarta juga harus dihentikan karena menimbulkan banyak masalah.

“Dari semua segi mudharatnya itu, sudah jelas proyek reklamasi tidak patut untuk diteruskan. Semua harus dihentikan,” jelasnya.

Haris menambahkan, pihaknya mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tinggal diam agar memanggil Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Tiur Maeda Hutapea yang diduga ikut terlibat didalam kasus proyek izin reklamasi tersebut.

“KPK harus segera panggil Budi Utomo dan Tiur Maeda karena apa yang mereka lakukan tersebut melanggar Amdal dan Perda Zonasi,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top