Nasional

Pemerintah Jokowi Diminta Hati-Hati Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Pasca Putusan Pengadilan Tiongkok

Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Beritaasatu – Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa jika apa yang diberitakan Reuters dan dikutip oleh media berbagai negara itu adalah benar adanya, maka Pemerintah Jokowi harus ekstra hati-hati untuk melanjutkan kerjasama konsorsium 4 BUMN dengan China Railway Construction.

“Apalagi dengan ditambah adanya putusan pengadilan korupsi di Tiongkok yang memvonis bersalah dua pejabat pemerintahnya,” ungkap Yusril, Rabu (13/4/2016).

Kereta Cepat

Kereta Cepat

Bahkan, kata dia, disebutkan dengan jelas kedekatan kedua pejabat Tiongkok itu dengan pemerintah Presiden Jokowi dan adanya remittance 5 juta dolar kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Aparat penegak hukum anti rasuah di negara kita kini berkewajiban untuk menyelidiki dugaan adanya korupsi dalam kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah digroundbreaking Presiden Jokowi itu berdasarkan data dan informasi putusan pengadilan Tiongkok,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Yusril, aparat penegak hukum juga dapat bekerjasama berdasarkan mutual legal assistant dengan Pemerintah Tiongkok.
Dirinya berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat, jika memang apa yang diberitakan Reuters dan dikutip media berbagai negara itu benar adanya.

“Langkah cepat ini penting untuk menjaga marwah pemerintah kita di dunia internasional, apalagi Presiden Jokowi dikenal sebagai Presiden yang bersih dan anti korupsi,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top