Hukum

Ahok Disinyalir Terlibat Kasus RAPERDA Reklamasi

jokowi-ahok-ok-600x335

 

IMG_20160402_183041

beritaasatu.com – Tertangkapnya Anggota DPRD DKI Jakarta dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk dalam kasus suap reklamasi pantai di Jakarta Utara harus menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap aktor intelektual pemberi izin reklamasi pantai tersebut.

“Kita apresiasi kinerja KPK yang mampu melakukan OTT terhadap Presdir PT. APL dan Anggota DPRD DKI Jakarta, namun kita minta nanti jangan tebang pilih karena kasus reklamasi ini juga melibatkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok),” Tutur Direktur Eksekutif PUSTAKA Institute, Rahmat Sholeh di Jakarta, Sabtu (02/04/16)

Pasalnya Ahok memberikan izin kepada PT. Muara Wisesa Samudra anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land Tbk untuk melakukan pengembangan lahan reklamasi Pulau G atau proyek Pluit City di Pantai Utara Jakarta sejak September 2015 dengan nilai proyek lebih dari 4,9 Triliun tanpa adanya kajian AMDAL.

IMG_20160402_183046

“Ahok yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi itu kepada PT Muara Wisesa Samudra melalui PERGUB No. 2238 tahun 2014 tanpa melalui kajian Amdal terlebih dahulu,” katanya

Lanjut Rahmad, Kita akui KPK hebat, tapi apakah dia mampu menangkap aktor kakapnya, apalagi jelas pemberian izin ini sarat kepentingan dan mengabaikan nasib nelayan serta merusak lingkungan hidup, kita minta KPK untuk turun tangan langsung menelisik kasus itu sehingga tuntas” ujarnya.

Tambah Rahmat, kasus ini jelas ada indikasi keterkaitan erat antara Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda yang akan dijadikan payung hukum pembangunan 17 pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta itu termasuk Pulau G, terlebih usulan Raperda ini diinisiasi oleh Pemprov DKI sehingga saya berkeyakinan Ahok terlibat,” tutupnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti juga menolak reklamasi pantai di Jakarta Utara dengan alasan pertama pemerintah belum pernah mengeluarkan izin reklamasi untuk membuat 17 pulau di Teluk Jakarta yang kedua Jakarta adalah kawasan strategis nasional. Wilayah lautnya memiliki banyak aspek kepentingan keamanan, kegiatan ekonomi, sumber daya alam hingga fungsi lingkungan hidup.

Di samping itu, banyaknya pipa kabel di bawah laut Jakarta yang membentang dari tengah laut Jawa ke Muara Karang, dan ditarik ke Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Bila reklamasi dilakukan, maka dipastikan akan menimpa pipa dan hal itu tentu berbahaya,” ujurnya.

Ditempat terpisah, Asisten Vice President PR & General Affair Pluit City Pramono menuturkan, meskipun banyak penolakan proses pematangan lahan pulau buatan seluas 161 hektar itu tetap berjalan dan ditargetkan rampung Desember 2018. Setelah itu, konstruksi bangunan dapat segera dilakukan dengan alasan sudah memegang PERGUB.

Dalam pengembangan pulau buatan, Muara Wisesa Samudra melakukan joint operation (JO) dengan perusahaan konstruksi PT Boskalis—Van Oord dengan nilai kontrak sebesar Rp4,9 Triliun

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top