Hukum

IPW: Polri Harus Jelaskan, Kasus Denny Sudah Deponering Atau Belum

Denny Indrayana

Beritaasatu – Bareskrim Polri didesak segera menjelaskan nasib penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan bekas Wamenkumham Denny Indrayana. Sebab hingga kini nasib kasus Denny tidak jelas kabar beritanya, apakah sudah dihentikan atau masih dilanjutkan Bareskrim Polri.

“Kami berharap Polri tidak takut untuk menuntaskan kasus Denny pasca Jaksa Agung mendeponering kasus Novel Baswedan, Bambang Widjojanto, dan Abraham Samad,” ungkap Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Senin (14/3/2016).

Denny IndrayanaMenurut Neta, jika memang sudah memiliki alat bukti yang kuat, Polri harus menuntaskannya dan tidak perlu khawatir pada kecaman segelintir orang, yang mengatasnamakan sebagai pembela pemberantasan korupsi. Kalau pun nanti Jaksa Agung mendeponering kasus Denny, publik akan menilai bahwa rejim pemerintahan Presiden Jokowi sesungguhnya tidak taat hukum karena membiarkan Jaksa Agung sudah mengintervensi perkara hukum, bahkan perkara yang sudah dijadwal sidangnya di pengadilan, seperti kasus Novel.

“Seharusnya, pihak-pihak yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi memberi apresiasi pada Polri yang sudah menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang mampu melakukan pemberantasan korupsi,” terang dia.

Neta melanjutkan, Denny Indrayana sendiri semula diduga Polri terlibat kasus korupsi payment gateway (PG). Sejatinya PG adalah bagian dari pengelolaan fiskal yang merupakan wewenang Kementerian Keuangan, yang tata cara pengelolaan dan penyetoran serta prosedur dan perangkatnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dari hasil audit, Denny diduga telah melakukan tiga kesalahan fatal. Pertama, melampaui wewenangnya dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, melanggar ketentuan dengan menunjuk bank persepsi penerimaan PNBP yang seharusnya merupakan wewenang menteri keuangan. Ketiga, membuat penerimaan PNBP yang seharusnya disetor langsung ke bank persepsi tapi harus menginap dulu di bank swasta afiliasi Payment Gateway (PG) selama 3-4 hari sebelum ke rekening kas negara.

“Kami minta Bareskrim Polri bekerja cepat untuk menuntaskan kasusnya agar BAP nya bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian diadili di pengadilan Tipikor. Penyidik Polri jangan mau diintervensi siapa pun dalam menangani kasus ini dan harus mampu bekerja profesional. Kalaupun Bareskrim Polri sudah menghentikan penanganan kasus Denny tentu harus dijelaskan ke publik, apa alasannya hingga dihentikan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top