Politik

Soal Perekaman Ilegal, Setnov Dirugikan UU ITE

Setya Novanto

Setya Novanto

Setya Novanto

Beritaasatu – Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) merasa dirugikan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 44 huruf b UU ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan yang sah.

Hal itu terungkap dalam sidang pengujian UU No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE serta UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945, dengan agenda perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/3/2016).

Menurut Kuasa Setnov, Muhammad Ainul Syamsu, kliennya juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU KPK yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah yakni berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat serta dokumen yang setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik.

Diketahui, Setnov telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyelidik Kejagung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

“Kami berpendapat ketentuan a quo tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah adalah berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melakukan rekaman,” terang dia.

Dijelaskan Ainul, tidak adanya pengaturan dapat menciptakan situasi seperti yang dialami pemohon dapat saja dianggap dan dikatakan telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian atau janji, hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu tanpa kecuali dalam hal ini hasil rekaman yang dilakukan mantan Dirut PT. Freeport Ma’roef Sjamsudin.

“Perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi dari orang yang pembicaraanya direkam,” kata dia.

Sehingga, lanjut Ainul, bukti rekaman itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal.

“Berdasarkan alat-alat tersebut, kami meminta MK untuk menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” tukasnya.

Majelis hakim Ketua MK Arief Hidayat pun memberikan saran perbaikan permohonan, sebab tidak ada kedudukan hukum pemohon sebagai anggota DPR.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top