Hukum

Lawan Profesor Hukum, KPK Ajukan Banding OC Kaligis ke Pengadilan Tinggi Jakarta

Pengacara Kondang OC Kaligis

Pengacara Kondang OC Kaligis

Pengacara Kondang OC Kaligis

Beritaasatu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai putusan hakim terhadap pengacara senior yang menjadi terdakwa suap kepada hakim dan panitera Pengadilan PTUN, Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis masih jauh dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK). Pasalnya, Kaligis divonis 5,5 tahun penjara jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 10 tahun kurungan penjara.

“KPK menilai putusan hakim masih jauh dari tuntutan yang diajukan JPU,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Minggu (6/3/2016).

Lebih lanjut, Priharsa menyatakan lembaga antirasuah telah resmi mengajukan banding atas vonis ringan terhadap ayah artis Velove Vexia itu ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan terhadap OCK kurang dari 2/3 tuntutan. Untuk itu kami mengajukan banding. Memori banding sudah disampaikan ke Pengadilan Tinggi DKl Jakarta,” terang Priharsa.

Lebih jauh, Priharsa mengakui banding diajukan itu lantaran Kaligis dianggap berpengalamam dalam menangani perkara-perkara hukum. Selain itu, kata dia, Kaligis merupakan profesor dibidang hukum dan telah melahirkan banyak pengacara handal.

“Oleh karenanya, tindakan melanggar hukum yang dilakukan OCK tidak bisa dibenarkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, telah menjatuhkan vonis penjara terhadap Kaligis selama 5,5 tahun kurungan penjara. Selain itu, Kaligis juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Hakim menilai Kaligis terbukti menyuap hakim dan panitera PTUN Medan sebesar 27 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura. Uang itu didapat Kaligis dari istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti. Uang suap dilakukan untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait penyelidikan dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman terhadap Kaligis 10 tahun kurungan penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut Kaligis untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Kaligis bersama-sama dengan anak buahnya M Yagari Bhastara Guntur alia Gary, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dan Evy Susanti telah memberikan sejumlah uang pada hakim dan panitera PTUN.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top