Hukum

MPJ Sayangkan Putusan Jaksa Agung Deponering Samad dan BW

MPJ

Jakarta – Masyarakat Peduli Jaksa (MPJ) menyayangkan keputusan Jaksa Agung HM. Prasetyo yang mendeponering atas kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

“Kami sangat menyayangkan keputusan Jaksa Agung yang mengesampingkan kasus Samad dan BW,” tegas Ketua Dewan Pembina MPJ Willy Prakarsa, Sabtu (5/3/2016).

MPJSebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga menyayangkan putusan Prasetyo tersebut. “Dari perspektif penyidik, buat apa kita proses, kalau tidak sampai ke Pengadilan? Karena disitulah (Pengadilan) hakikat hukum itu akan bisa diwujudkan. Kalau sampai penyidik saja, masih ada tanda tanya, apakah orang ini bersalah atau tidak. Begitu juga kalau cuma sampai di Kejaksaan. Kalau sampai di Pengadilan, nah itu. Karena di Pengadilan ada ruang untuk bisa memperdebatkan dia bersalah atau tidak,” kata Kapolri, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/3).

Lebih lanjut, aktivis 98 itu mengingatkan agar penegakan supremasi hukum itu tidak perlu di intervensi, baik oleh pemerintahan Jokowi-JK maupun instansi lainnya. Harusnya, kata dia, biarkanlah proses hukum itu berjalan sesuai mekanisme dan hakim yang memutuskannya di Pengadilan.

“jika hal ini kembali terulang, maka sangat tidak mungkin pemerintahan Jokowi-JK sengaja mendesain cipta kondisi kegaduhan dibidang politik, hukum, agama, sosial dan budaya. Dan minimal pemerintahan tersebut dapat bertahan hingga 2019 sebagai bentuk pengalihan isu ditengah Indonesia saat ini terpuruk dibidang ekonomi seperti Yunani,” beber Willy.

Sementara itu, lanjut Willy, alangkah eloknya jika status Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) juga mendapatkan deponering sekaligus imunitas seperti Novel Baswedan. Dan minimalnya, Jaksa Agung, pimpinan KPK yang lama seperti Samad dan BW menegaskan BG tidak bersalah. Selain itu, kata dia, KPK era Samad lah yang salah karena mengeluarkan sprindik dan menetapkan BG sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Memang KPK tidak ada hak dan wewenang mengatur SP3, namun secara moral dan gentlement Samad dan BW harus berani memulihkan nama baik BG dengan menggelar jumpa pers agar publik mengetahuinya, jika status tersangka BG dinyatakan gugur dan tidak terbukti melakukan tindak pidana di PN Jaksel,” ujarnya.

Willy pun mengembalikan posisi Samad dan BW sebagai BG saat difitnah sebagai tersangka KPK. “Gimana dengan nasib keluarga istri dan anak-anaknya ? Beban Psikologisnya bisa anda bayangkan sendiri,” jelasnya.

Dikatakan Willy, deponering dan imunitas bukan solusi meminimalisir konflik, tetapi sejarah mencatat jika di pemerintahan Jokowi-JK baru kali ini terjadi dan membuat rakyat semakin bingung atas penegakan supremasi hukum.

“Mungkinkah ini bagian dari program Nawacita yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, atau ada indikasi soal lain dibalik intervensi berupa deponering dan imunitas itu,” tanya Willy.

Lebih jauh, Willy menegaskan pihaknya tengah berkonsolidasi persiapkan aksi geruduk Gedung KPK yang berangkat dari kepedulian dan keprihatinan untuk meminta kepada KPK dan pemerintahan Jokowi-JK juga memperlakukan adil pada status Wakapolri BG.

“Kami sedang konsolidasi dan akan menyampaikan hal itu kepada pimpinan KPK dan pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top