Nasional

Revisi UU Terorisme Harus Minimalisir Pelanggaran HAM & Minimkan Lahirnya Cikal Teroris Baru

Setara Institute

Beritaasatu – Peristiwa 14 Januari 2016 ‘Bom Thamrin’ telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah dianggap gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Setara Institue menilai secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme.

“Namun demikian, revisi UU Terorisme itu harus dipastikan tidak menimbulkan dampak pelanggaran HAM dan reproduksi teroris baru akibat kinerja aparat hukum dalam menangani kasus-kasus terorisme yang tidak fairness dan akuntabel,” tegas Ketua Setara Institute Hendardi saat jumpa pers di Kantornya, Kamis (3/3/2016).

Setara InstituteLebih lanjut, Hendardi menyebutkan mengacu pada draf RUU Perubahan UU Terorisme tertanggal 29 Januari 2016, pihaknya telah memberikan catatan penting diantaranya pertama, RUU Terorisme memuat definisi ”ancaman kekerasan” yang lebih luas lagi dari drafsebelumnya. Perubahan ini, kata dia, tampaknya dimaksudkan untuk memperkuat Kepolisian melakukan tindakan preventive (pencegahant dini) dalam penanganan terorisme. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya penambahan pasal 13A2 dan 153.

“Dengan pasal-pasal ini Kepolisian dimungkinkan melakukan penindakan terhadap propaganda tertulis maupun ujaran kebencian yang merupakan stage awal terjadinya terorisme. Setara Institute meyakini bahwa ujaran kebencian yang merupakan ekspresi intoleransi adalah tangga pertama menuju terorisme. Sementara, terorisme adalah puncak intoleransi,” terang Hendardi.

Berikutnya, lanjut Hendardi, perluasan bentuk-bentuk tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 12A, 12B menggambarkan adanya kriminalisasi berlebih (over criminalization) yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Karena itu, sambung dia, akuntabilitas penindakan dugaan tindak pidana terorisme menjadi kata kunci untuk memastikan pemberantasan tindak pidana terorisme tidak melanggar HAM.

Draf RUU Terorisme terbaru, kata dia, juga mengantisipasi potensi pelibatan anak dan remaja dalam tindak pidana terorisme. Hal ini tercantum dalam Pasal 16A yang menegaskan bentuk hukuman bagi anak/remaja yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Sebagaimana diketahui, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa virus radikalisme telah menyasar kalangan anak/remaja. Data Setara Institute (2015) misalnya, satu (1) dari empat belas (14) siswa SMA di Jakarta dan Bandung setuju dengan gerakan ISIS.

“Meskipun demikian, proses peradilan atas tindak pidana terorisme yang melibatkan anak/remaja tetap tunduk pada sistem peradilan Pidana Anak,” beber dia.

Selanjutnya, masih kata Hendardi, terkait penangkapan terduga tindak pidana terorisme, Draf RUU Terorisme mengubah limitasi waktu penahanan dari 7 x 24 jam (7 hari) menjadi 30 hari (Pasal 28) sebelum seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana terorisme. Menurut Hendardi, panjangnya masa “penahanan” seseorang yang belum jelas status hukumnya dalam satu tindak pidana, merupakan bentuk penahanan yang sewenang-wenang. Dalam ICCPR, penahanan hanya dibenarkan terhadap seseorang dengan status hukum yang jelas dengan durasi waktu yang rasional untuk sesegera mungkin dibawa ke Pengadilan. Konstruksi Pasal 28 Revisi UU Terorisme itu adalah norma yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami berpandangan, penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka tetap mengacu kepada KUHAP (Pasal 21 Ayat (1) dan (2))6 yakni 1×24 jam atau penetapan tersangka yang disertai dengan penahanan yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah. Keberatan yang sama ditujukan pada penambahan durasi waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan (sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25),” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top