Hukum

Ini 3 Langkah Hukum Polri Melawan Deponering Kasus Novel Baswedan

Novel Baswedan ditahan

Beritaasatu – Intervensi yang dipertontonkan Jaksa Agung dalam kasus‎ Novel Baswedan harus dilawan Polri dengan berbagai cara agar profesionalisme kepolisian sebagai penyidik tetap terjaga dan tidak
dilecehkan publik.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (1/3/2016).

Novel Baswedan ditahanDisebutkan Neta, ada tiga langkah hukum yang bisa dilakukan Polri untuk melawan intervensi Jaksa Agung, yakni melakukan prapradilan, PTUN, dan menguji deponering Jaksa Agung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menilai, jika perlawanan hukum tidak segera dilakukan, Jaksa Agung akan semakin ringan tangan untuk melecehkan kinerja kepolisian,” terang Neta.

Bukan mustahil, kata dia, Jaksa Agung akan kembali melakukan deponering terhadap kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Apalagi Komisi III DPR hanya berdiam diri melihat intervensi
Jaksa Agung tersebut.‎ Padahal, sambung Neta, intervensi yang dilakukan Jaksa Agung itu telah membuat matinya kepastian hukum dan sekaligus membunuh profesionalisme Polri dalam melakukan penegakan hukum, terutama terhadap anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

“Semua pihak tahu persis dan paham bahwa Deponering Kasus Novel karena intervensi kekuasaan dan tidak memenuhi syarat syarat deponering. Sebab itu aksi intervensi Jaksa Agung ini tidak boleh didiamkan, apalagi oleh Polri,” ungkap Neta.

Selain itu, Neta meminta Polri sebagai penyidik dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam melakukan penegakan hukum, sehingga sebagai penegak hukum Polri harus berupaya dan memiliki daya yang kuat untuk menguji pengayunan kewenangan deponering oleh Jaksa Agung. Kasus Novel tidak boleh terulang pada BW dan AS. Ironisnya DPR, Polri,dan para pakar hukum di negeri ini tidak eager lagi dalam melakukan pengawasan untuk tegaknya hukum dalam Negara Hukum NKRI, sehingga mendiamkan saja aksi arogansi Jaksa Agung tersebut.

“Jika Polri tidak mau mengajukan praperadilan, PTUN atau Uji MK terhadap deponering kasus Novel, publik tidak akan bisa melihat profesionalisme penegakan hukum di pemerintahan sekarang ini. Pertanyaannya kemudian, dimana kebangkitan Tegaknya Supremasi Hukum yang dicita-citakan reformasi,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top