Hukum

Pernyataan Jaksa Agung Deponering Kasus BW dan Samad Bentuk Otoriter dan Arogan

Karangan Bunga AS dan BW

Beritaasatu – Pernyataan Jaksa Agung HM. Prasetyo bahwa deponering kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad adalah bentuk sikap otoriter dan arogan, yang tidak menghargai kerja profesional kepolisian, apalagi aparatur Kejaksaan negeri sudah melakukan P21 terhadap kasus itu.

abraham samadIndonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Jaksa Agung bahwa syarat deponering adalah kasus tersebut menyangkut kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan umum. Dalam kasus BW-Samad sama sekali tidak menyangkut kepentingan umum dan hanya menyangkut kepentingan pribadi.

“Jika diambil langkah deponering otomatis kasusnya ditutup dan keberadaan BW-Samad sebagai tersangka hilang. Tapi keduanya tetap tersandera dalam ketidakpastian hukum, tersandera apakah bersalah atau tidak. Jika kasusnya diselesaikan di pengadilan, jika keduanya memang tidak bersalah pasti akan dibebaskan,” terang Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (14/2/2016).

BWArtinya, kata dia, jika memang tidak bersalah kenapa takut. Selama ini, lanjut Neta, saat menjadi pimpinan KPK, kedua agresif memenjarakan koruptor tapi kenapa mereka takut masuk penjara, jika memang benar.
IPW pun menilai apa yang dilakukan Jaksa Agung dlm kasus BW dan Samad adalah mempolitisasi persoalan hukum untuk pencitraan. Manuver jaksa agung ini sangat berbahaya bagi rasa keadilan publik maupun masa depan perkembangan hukum.

“Inilah jadinya jika jabatan Jaksa Agung dipegang oleh politisi. Kerja profesionalnya bukan berorientasi pada penegakan hukum tapi lebih berorientasi pada kepentingan politik pencitraan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Neta menegaskan pihaknya mengecam sikap Jaksa Agung yang bermanuver dengan mengatakan akan mendeponering kasus BW dan Samad. Bahkan mengatakan deponering itu adalah hak prerogatifnya.

“Ini menunjukkan Jaksa Agung sangat otoriter dan menjadikan penegakan hukum untuk kepentingan politik dan pencitraannya,” ujarnya.

Sebab itu IPW mendesak, jika Presiden melakukan reshuffel kabinet, Jaksa Agung harus menjadi target pertama pergantian. Sebab sikap Jaksa Agung ini sudah melecehkan kerja profesional Polri yang sudah bekerja keras menuntaskan kasus BW-Samad.

“Sikap Jaksa Agung itu juga melecehkan kinerja aparatur kejaksaan yang sudah melakukan P21 pada kasus itu,” ucap dia.

Neta menambahkan tragisnya sikap Jaksa Agung itu telah membunuh kepastian hukum di negeri ini. Jika jaksa agung benar-benar profesional seharusnya kasus BW-Samad segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan dengan cara cara hukum.

“Bukan dengan cara-cara otoriter yang sarat arogansi kekuasaan mentang-mentang ybs sebagai Jaksa Agung,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top