Politik

Jadi Problem Jika Pengangkatan Johan Budi Ada Motif Jadikan KPK Dibawah Kontrol Presiden

Jubir Jokowi, Johan Budi SP

Beritaasatu – Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengingatkan jika keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Johan Budi sebagai juru bicara Presiden ada motif jika menjadikan lembaga antirasuah itu berada di bawah kontrol Presiden mengingat bekas orang KPK ada di Istana, hal itu akan jadi problem.

Jubir Jokowi, Johan Budi SP

Jubir Jokowi, Johan Budi SP

“Saudara Johan Budi akan dilema. Dia harus bicara sebagai orang Presiden dan dia juga harus ingat 10 tahun pengorbanan sebagai alumni KPK. Ini akan mengalami konflik batin,” kata Abdullah, Rabu (13/1/2016).

Lebih lanjut, Abdullah mengaku tetap menghormati keputusan Presiden Jokowi dengan pengangkatan Johan Budi sebagai jubirnya, sebab memang itu adalah hak prerogatif Presiden.

“Pertama, itu kan hak prerogatif Presiden, angkat siapa saja dan memberhentikan siapa saja. Karena kita (menganut) sistem presidensiil,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mempertanyakan sebab musabab pengangkatan mantan jubir KPK itu, apakah ide itu berasal dari Presiden sendiri atau dari bisikan dari orang-orang sekitar.

“Sehingga kalau motifnya itu karena menginginkan orang baik membantu Kabinet dan Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi, itu bagus,” ungkapnya.

Lebih jauh, Abdullah berharap kepada Johan Budi tidak dijadikan alat Jokowi untuk melakukan intervensi KPK, namun sebaliknya.

“Mudah-mudahan Saudara Johan Budi datang ke sana bukan sebagai alat dari Presiden Jokowi untuk intervensi KPK. Tapi alat KPK untuk intervensi Presiden. Ketika kalau ada kebijakan pemerintah atau Presiden yang mengganggu KPK, Pak Johan Budi harus muncul,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top