Ekonomi

Pemerintah Tak Bisa Gunakan Pasal 30 UU No 30 Th 2007 Lakukan Pungutan dari Penjualan BBM

Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Beritaasatu – Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan agar pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan pasal 30 UU Energi untuk memungut dana masyarakat dari penjualan BBM.

Yusril Penasehat Nazaruddin“Untuk kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan, pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari APBN, APBD dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan,” kata Yusril, Jumat (25/12/2015).

Menurut dia, penganggaran tersebut dengan sendirinya harus dengan persetujuan DPR dan DPRD. Tidak ada norma apapun dalam pasal 30 UU Energi tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM. Tiap pungutan haruslah masuk dalam kategori PNBP yang lebih dulu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Pasal 30 UU Energi memanh menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru dan terbarukan harus diatur dengan PP. Namun hingga kini PP tersebut belum ada,” ujarnya.

Disebutkan dia, Menteri ESDM tidak bisa menjalankan suatu kebijakan pungutan BBM tanpa dasar hukum yang jelas, baik menyangkut besaran pungutan, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya. Kebiasaan mengumumkan suatu kebijakan tanpa dasar hukum ini, seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah karena bertentangan dengan asas negara hukum yang dianut oleh UUD 1945.

Lagipula, lanjut dia, tidak pada tempatnya Pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM.

“Dari zaman ke zaman Pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebank rakyat dengan pungutan untuk mengisi pundi-pundi Pemerintah walau dengan dalih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top