Politik

Ini Alasan Yusril Bersedia Jadi Kuasa Hukum RJ Lino

Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Beritaasatu – Pengacara gaek Yusril Ihza Mahendra ditunjuk lagi sebagai kuasa hukum Direktur Utama (Dirut) PT. Pelindo II RJ. Lino usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 pada Jumat keramat.

Yusril Penasehat Nazaruddin“Beberapa waktu yang lalu Dirut Pelindo II Pak RJ Lino dengan stafnya datang ke kantor kami, meminta kami menangani perkara salah satu Direktur Pelindo II yang sudah dinyatakan tersangka oleh Bareskrim. Kami menyanggupi permintaan tersebut dan telah menyiapkan tim lawyer untuk menangani perkara itu yang diketuai oleh Dr. Bagindo Fachmi, SH, MH. Kini Pak Lino yang diumumkan KPK menjadi tersangka dan kami ihza-ihza law firm diminta beliau untuk menangani perkara tersebut. Kami telah menyatakan bahwa kami menyanggupinya,” beber Yusril, Sabtu (19/12/2015).

Lebih lanjut, Yusril pun membocorkan alasannya bersedia menangani perkara RJ Lino tersebut. Pihaknya berkeyakinan bahwa tugas sebagai advokat adalah lebih kurang sama dengan Polisi, Jaksa, Hakim dan KPK. Negara, kata dia, dalam hal ini diwakili KPK, berwenang untuk menyatakan salah seorang warganya sebagai tersangka pelaku tindak pidana dan jika cukup bukti berwenang pula untuk menuntutnya ke Pengadilan.

“Dalam proses seperti itu kedudukan negara dan warganya adalah seimbang. Ini adalah inti dari doktrin negara hukum. Aparatur negara wajib menegakkan hukum dengan benar dan adil (due process of law) tidak boleh sembarangan apalagi sewenang-wenang,” tuturnya.

Menurut dia, sebagai advokat berkewajiban mengawal semua proses itu agar hak-hak tersangka tetap terjamin dan kewenangan negara dijalankan oleh aparatnya secara adil dan proporsional. Begitu juga dalam menggunakan landasan hukum dan pengumpulan alat bukti, advokat akan bersikap kritis apakah landasan dan argumentasi hukum yang digunakan aparatnya tepat dan apakah alat bukti cukup dan relevan dengan perkara atau tidak.

“Semua ini bermuara pada satu tujuan yakni penegakan hukum yang benar dan adil dan agar prosesnya berjalan dengar benar dan adil pula sehingga hukum tegak dengan seadil-adilnya,” ujarnya.

Yusril melanjutkan dalam hukum pidana kebenaran materil adalah mutlak harus dicapai. Tidak boleh hanya asumsi-asumsi apalagi asumsi yang dibangun oleh politisi dan orang awam melalui media massa. Karena ini menyangkut hak dan kebebasan warga negara, maka apabila tersangka atau terdakwa terbukti bersalah, maka jatuhkan hukuman dengan adil. Tapi kalau tidak terbukti, lanjut dia, aparatur negara jangan memaksakan diri menghukum orang yang tidak bersalah.

“Dia wajib dibebaskan dengan keadilan dan negara wajib memulihkan nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Itu prinsip saya dalam melakukan penanganan perkara. Saya tidak akan lari dari prinsip ini,” ungkap dia.

Dijelaskan Yusril, tanpa advokat yang bekerja dengan jujur dan berintegritas, penegakan hukum akan pincang, seenaknya dan sewenang-wenang. Karena itu, kata dia, tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penegak hukum apalagi dia diancam pidana di atas lima tahun.

“Semua itu diatur dalam KUHAP kita. Masyarakat kita harus dididik untuk memahami proses penegakan hukum dan memahami fungsi advokat sebagai penegak hukum,” ucap dia.

Yusril menyebutkan selama ini masyarakat awam telah diracuni oleh pikiran-pikiran konyol seolah advokat membela klien membabi buta karena mendapat bayaran. Mereka lupa bahwa polisi, jaksa, KPK dan semua aparat penegak hukum negara itu digaji dan dibiayai dengan uang rakyat yang tidak sedikit setiap tahunnya. Tugas mereka adalah menegakkan hukum dengan benar dan adil, bukan untuk menghukum siapa saja yang mereka nyatakan sebagai tersangka dan terdakwa yang belum tentu benar dan terbukti.

“Pikiran-pikiran kolonial yang didasarkan pada HIR Hindia Belanda menempatkan aparatur negara yang dianggap selalu benar dan rakyat pribumi sebagai “pesakitan” tak berdaya berhadapan dengan negara kolonial, sudah seharusnya dienyahkan. Aneh masih banyak orang yang punya pikiran dan sikap seperti itu di negara hukum yang sudah 70 tahun,” terangnya.

Yusril menambahkan, di zaman Pemerintahan Presiden Jokowi ini sering mendengar ucapan para pejabatnya yang mengatakan “negara tidak boleh kalah”. Ucapan ini tidak jelas arahnya. Secara hukum Negara yang dalam hal ini diwakili oleh aparatur penerintah, bisa saja dikalahkan oleh rakyatnya dalam perkara di Pengadilan. Kalau negara dikalahkan, ya biasa saja di dalam sebuah negara hukum, karena negara dijalankan oleh aparatnya yang juga manusia dan bisa saja menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan lain di luar negara.

“Lembaga yang mengalahkan negara itu tidak lain adalah Pengadilan, yang juga merupakan organ negara. Karena itu tidak boleh ada sikap mental “mentang2” seenaknya dan dengan gagah-gagahan dan arogan mengatakan “negara tidak boleh kalah” apalagi lawan advokat, lalu bertindak apa saja demi “mempertahankan negara” padahal tidak jelas apa yang dipertahankan, bahkan tak jarang justru menjerumuskan negara karena ketidakmengertian menjalankan tugas negara itu sendiri,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top