Hukum

Gempa Setuju dengan Pernyataan Basaria Panjaitan soal Revisi UU KPK

Irjen Pol Basaria Panjaitan

Jakarta – Gerakan Manusia Pancasila (Gempa) sependapat dengan pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dari unsur Kepolisian yakni Irjen Pol Basaria Panjaitan yang tidak mempersoalkan adanya wacana DPR RI untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

basaria bintang 2“Gempa bersama rakyat mengharapkan hubungan lembaga penegak hukum baik Polisi, Kejaksaan, dan KPK bisa berjalan baik. Dan pastinya revisi UU KPK itu tidak untuk upaya memperlemah KPK, justru memperkuat dan memperlihatkan,” demikian disampaikan Ketua Umum Gempa Willy Prakarsa, Selasa (15/12/2015).

Dukungan itu disampaikan, kata Aktivis 98 itu, demi memperkuat kapasitas KPK itu sendiri dalam memberantas dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dirinya sependapat bahwa revisi KPK itu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa setiap orang sama di depan hukum.

“Kami setuju dengan revisi UU KPK namun menentang revisi itu jika memperlemah kapasitas KPK. Ini adalah suatu evaluasi terhadap KPK melalui revisi UU KPK,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki memberi sinyal dukungannya pada revisi UU KPK. Kata Ruki, jika pemerintah ingin melakukan revisi, maka dia meminta agar dibuatkan dua ayat baru tentang pasal penyadapan. Ayat pertama tentang tata cara penyadapan dan ayat kedua tentang wewenang audit bagi proses penyadapan.

“Dengan demikian kita bisa dikontrol, pengguna kewenangan ini bisa dicegah dari penyimpangan. Dulu pun kita diaudit kok, satu nomor pun tidak menyimpang,” ungkap Ruki.

Ruki menambahkan, kewenangan penyadapan bisa dilakukan dalam dua hal, pertama oleh legal regulation dan yang kedua oleh truth order. “KPK mengambil yang pertama. Artinya Undang-Undang memberikan izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Tata caranya diatur, auditnya diatur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Willy menyindir sejumlah kalangan yang menolak dan memprotes revisi UU KPK. Ia menilai pihak yang menolak itu nampak takut kehilangan legitimasi di panggung politik.

“Yang tolak dan protes adalah orang yang takut kehilangan legitimasi di panggung politik,” ucapnya.

Willy meminta agar RUU KPK ini segera diselesaikan mengingat sempitnya jadwal agenda persidangan di DPR. Masih kata Willy, lembaga antirasuah ini masih membutuhkan penyempurnaan dan penguatan dari sisi kelembagaan, SDM, sistem dan mekanisme kerjanya.

“Dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan manakala UU yang memayunginya direvisi untuk disempurnakan. Apalagi, revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK sudah ditetapkan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015,” katanya lagi.

Karenanya DPR dan Pemerintah mempunyai tanggungjawab moral untuk menyelesaikan revisi pada tahun 2015 ini juga. Sebab, manakala revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK ini ditunda atau dibatalkan pada tahun 2015 ini, berarti DPR dan juga pemerintah tidak konsisten dengan sikapnya sendiri.

“Kalau alasannya karena dianggap merevisi UU KPK berarti sama dengan memperlemah, maka hal ini sangat tidak masuk akal. Dan publik perlu mempertanyakan, ada apa dengan DPR dan juga pihak pemerintah ini?” ujarnya heran.

Lebih jauh, Willy kembali mendorong Komisi III untuk memilih capim KPK yang ingin memperbaiki lembaga antikorupsi dan menyempurnakan serta memberikan penguatan dari sisi kelembagaan. Willy pun memberikan pilihannya kepada capim KPK dari unsur Kepolisian yakni Irjen Pol. Basaria Panjaitan. Willy menambahkan dalam rangka untuk memperingati hari anti korupsi, pihaknya mengajak aktivis, buruh, mahasiswa, Polri, Kejaksaan, dan awak media untuk mengikuti deklarasi Masyarakat Peduli Jaksa (MPJ) pada Rabu (16/12/2015) sekira pukul 10.00 Wib, di Kantor Walikota Jakarta Barat. Acara itu mengusung tema “Sinergisitas Polri dan Kejaksaan”.

“Narasumber yang akan hadir adalah kandidat pimpinan KPK ideal yakni Irjen Pol Basaria Pandjaitan dll,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top