Hukum

Selama Ada Aduan dan Indikasi Korupsi, KPK Siap Tindak Lanjuti Pencatutan Nama Jokowi-JK

Setya Novanto

Beritaasatu – Pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudirman menyebut oknum anggota DPR itu meminta jatah untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport.

Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan jika ada laporan maka pihaknya akan mengkaji apakah ada penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada dugaan tindak pidana korupsi. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengemukakan lembaga antirasuah tidak dalam posisi aktif untuk mengusut dugaan korupsi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji

“Bisa saja kalau ada indikasi korupsi, jadi harus didalami dan dikaji dulu,” ucap Indriyanto, Selasa (17/11/2015).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Anto memastikan kembali selama ada aduan KPK siap menindaklanjutinya jika ada indikasi korupsi.

“Selama ada aduan, kami siap (mendalaminya),” pungkasnya.

Diketahui, dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Ketua DPR RI Setya Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali. Pada pertemuan ketiga, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top