Politik

Kasus Setnov dan Fadli Zon, dari Pelanggaran Etik ke Pelanggaran Konstitusi

Setya Novanto

Setya NovantoBeritaasatu – Salah satu tugas wakil rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah menyusun anggaran, bukan pencari apalagi pengelola anggaran.

“Pencari dan pengelola anggaran 100% hak dan kewajiban eksekutif (pemerintah) beserta seluruh jajaran dan lembaga di bawahnya,” kata Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, Minggu (13/9/2015).

Menurut mantan aktivis 98 itu, dalam kerja sama investasi antar negara, ada tiga pola yang dikenal berbagai negara. Pertama, G to G, kedua, G to B dan ketiga, B to B. Pola hubungan P (Parlemen) to B atau P to G sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah Parlemen Dunia. Ketika Ketua DPR Setya Novanto dan Politisi Gerindra Fadli Zon menggunakan alibi bahwa kehadirannya di kampanye Donald Trump adalah bagian dari upaya menarik Investor, maka apa yang mulanya dianggap sebagai pelanggaran etik, sekarang berubah menjadi pelanggaran konsitusi, terkait hak, kewenangan dan kewajiban DPR.

“Jika tindakan dan alibi itu dibenarkan oleh MKD melalui pemberian sanksi yang tidak sepadan, maka itu akan jadi Preseden memalukan bagi DPR,” kata Adian.

Karena, kata dia, jika DPR bisa mencari investor atas nama negara atau atas nama DPR, maka yang terjadi adalah kekacauan ketatanegaraan. Adapun maksud dari pasal 69 ayat 2 yang disampaikan oleh Setya Novanto dan Fadli Zon bukan kewenangan DPR mencari Investor tapi membuat Legislasi, Bugdeting dan Pengawasan yang ramah Investasi terkait upaya mendukung politik Luar Negeri.

“Kewenangan terjauh pasal itu yang diberi pada DPR, adalah membicarakan peluang investasi melalui pertemuan parlemen dengan parlemen yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yaitu BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), bukan DPR dengan pengusaha,” paparnya.

Lebih lanjut, Adian menambahkan terkait wewenang, tugas, hak DPR, anggota serta pimpinan ada di UU No 17/2014, di pasal 71 s/d 75 terkait wewenang dan tugas, lalu pasal 80 dan 81 terkait hak dan kewajiban anggota. Sementara secara khusus, tugas pimpinan DPR ada di pasal 86.

“Dari 10 BAB dan 428 pasal di UU No. 17/2014, tak satupun pasal yang memberi hak bagi anggota maupun pimpinan DPR untuk mencari investor atas nama negara atau atas nama DPR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top