Nasional

Jari 98 Dukung Rizal Ramli dan Anang Iskandar Bongkar Skandal Mafia Listrik PLN

Willy Prakarsa

Willy PrakarsaJakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Kabareskrim Komjen Pol Anang Iskandar untuk membongkar skandal mafia listrik PLN.

“Kami mendukung Rizal Ramli dan Anang Iskandar bongkar mafia listrik PLN,” tegas Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa saat ditemui awak media di Bilangan Menteng, Selasa (8/9/2015).

Menurut dia, gebrakan Rizal Ramli membongkar skandal mafia listrik PLN dan ajak adu debat Wapres Jusuf Kalla soal proyek 35000 Mega Watt layak di apresiasi publik. Dan publik mendapat menarik kesimpulan sekaligus menilai, kalau Rizal Ramli pro rakyat kecil.

“Mengingat kehidupan rakyat ditanah air jauh lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan kehidupan rakyat di Yunani maupun Bangladesh,” kata Willy.

Lebih lanjut, Willy mengungkapkan rakyat telah dirugikan, PLN mengubah kebijakan menggunakan meteran listrik ala Token dengan isi ulang pulsa yang kerap sedot saldo namun jauh lebih berkurang dari saldo yang di isi.

“Jika hal ini dibiarkan, maka JARI 98 akan membentuk sebuah petisi mosi krisis kepercayaan terhadap rezim Jokowi-JK yang semakin jauh dari sejahtera dan cita-cita proklamasi Kemerdekaan RI 1945,” jelasnya.

Berangkat dari rasa kepedulian dan keprihatinan atas kondisi bangsa yang kian carut marut khususnya disegala bidang meliputi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya sepatutnya, kata Aktivis 98 ini, rezim Jokowi-JK tidak lagi membuat sejarah di Indonesia melakukan berbagai intervensi hukum.

“Karena akan menjadi fatal dan akan menjadi catatan sekaligus preseden buruk buat bangsa di tanah air,” sebutnya.

Willy menyarankan agar melakukan koordinasi  Menko Maritim dan Kabareskrim dalam upaya penegakan hukum khususnya penindakan pidana korupsi dan umumnya Tindak Pidana Umum (Pidsus dan Pidum) demi mengembalikan kepercayaan rakyat pada rezim ini.

“Kegaduhan politik adalah upaya sistematis desain sebagai bentuk pengalihan isu yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK ketidak becusan mengurai PHK massal di NKRI oleh karena keterpurukan rupiah atas Dollar,” terangnya.

Dikatakan dia, saatnya Jokowi-JK bekerja dengan semangat Nawacita bukan lagi gunakan semangat Nano-Nano pada akhirnya menunggu rakyat murka yang berakhir revolusi sosial. Saat ini kontruksi anatomi dan ayarat untuk revolusi sosial sudah tercukupi.

“Penegakan hukum harus jadi Panglima. Koordinasi Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jend. Pol. Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menkumham Yasona Laoly terbilang sukses dan cukup baik. Stop rezim Jokowi-JK melakukan intervensi hukum,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top