Hukum

KPK Harus Bersinergi dengan Polisi dan Kejaksaan

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Beritaasatu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK tidak bisa bekerja sendiri. Tapi harus bersinergi dengan lembaga penegakan hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan.

“Jangan dilupakan satu syarat bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian pemberantasan korupsi kita harapkan menjadi efektif,” kata Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail, Jumat (21/8/2015).

Menurut dia, sampai saat ini tidak ada sinergi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ironisnya masyarakat membiarkan hal itu terjadi.

“Ada kecenderungan masyarakat kita justru mendukung lembaga baru dan mengabaikan lembaga lama. Akibatnya sinergi itu tidak terjadi. Seharusnya lembaga lama tidak bisa dikesampingkan begitu saja,” tandasnya.

Masyarakat Indonesia, ujar Nurhadi lagi, justru terjebak dengan dukung mendukung. Contohnya ketika pimpinan KPK tersangkut kasus hukum muncul dukungan berupa “Save KPK” dan tudingan kriminalisasi pimpinan KPK.

Dia tidak mendukung pembubaran KPK. Menurut Nurhasan, yang diperlukan adalah sinergi komisi itu dengan lembaga hukum lainnya. “Sebab memberantas korupsi tidak gampang,” demikian Nurhasan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top