Kriminal

Bentrok Penggusuran Kp. Pulo, Polda Metro Diminta Netral

Kampung Pulo Digusur

Kampung Pulo DigusurBeritaasatu – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya untuk harus segera membebaskan 27 warga Kampung Pulo yang ditangkap dalam bentrokan saat penggusuran kemarin.

“Dalam kasus Kampung Pulo aparat kepolisian perlu bersikap netral dan jangan mau diperalat arogansi kekuasaan,” ketus Ketua Presidium IPW Neta S Pane, di Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Lebih lanjut, Neta mengaku pihaknya mendukung langkah Gubernur Ahok untuk menata dan menertibkan Kampung Pulo. Tapi sebagai “bapaknya orang Jakarta”, Ahok harus mengedepankan nilai nilai keadilan, kemanusiaan, memperhatikan sejarah, dan tidak diskriminatif. Sehingga situasi kamtibmas Jakarta tetap terjaga dan pertentangan kelas dan isu SARA tidak berkembang pasca penggusuran itu.

“Dalam hal ini Polda Metro Jaya perlu menjaga keseimbang di balik konflik ini, dengan cara tidak memihak. Polda justru harus mengedepankan prinsif Polri sebagai pengayom masyarakat,” tuturnya.

Hal ini, lanjut dia, perlu ditekankan karena dalam penggusuran Kampung Pulo sangat sarat dengan
ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan diskriminatif. Ketidakadilan yang jelas dipertontonkan Ahok adalah warga tidak diberi pilihan. Warga dipaksa pindah ke Rusunawa. Boleh saja Ahok mengatakan warga tinggal di tanah negara, tapi bangunannya adalah milik warga.

“Seharusnya Ahok memberi dua alternatif,” tegasnya.

Alternatif itu adalah, kata Neta, pertama, warga pindah ke rusunawa. Kedua, bangunannya digusur dan dibayar ganti rugi. Sehingga lebih manusiawi dan berkeadilan. Jika landasannya hanya karena warga menduduki tanah negara, kenapa selama ini negara membiarkan tanahnya diduduki warga, malah sebagian warga sudah tinggal di Kampung Pulo sejak awal kemerdekaan.

Pertanyaannya kemudian, kenapa Ahok tidak menggusur rumah-rumah di Pluit yang juga merambah tanah negara dan hutan lindung. Apakah Ahok berani menggusur paksa warga Pluit dan memasukkan mereka ke rusunawa?

“Kenapa Ahok bersikap diskriminatif dan merasa paling benar sendiri? Padahal sikap ini bisa memicu konflik dan kekacauan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, sambung Neta, IPW berharap Polda Metro Jaya bersikap netral dan melihat
kasus Kampung Pulo secara jernih serta tidak larut dalam wacana arogansi yang ditabur Ahok. Bagaimana pun dalam melakukan penegakan
hukum Polri perlu mengedepankan nilai-nilai keadilan dan asas kemanusiawian, apalagi kasus Kampung Pulo sarat dengan nilai nilai historis.

“Polda jangan terjebak dengan sikap diskriminatif yang ditabur Ahok. Sebab itu Polda harus segera membebaskan ke 27 warga Kampung Pulo dan meminta penggusuran dihentikan sementara, sebelum konflik yang lebih besar terjadi di sekitar Kampung Pulo,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top