Politik

Aktivis 98 Dukung Keinginan Megawati Bubarkan KPK

Jokowi dan Megawati

Komisi dan Megawati

Jokowi dan Megawati

Jakarta – Gerakan Manusia Pancasila (GEMPA) mendukung pernyataan Megawati Soekarno Putri perihal atas keinginannya membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hal itu harus di apresiasi publik.

Ketua Umum Gempa Willy Prakarsa menyebutkan statemen Putri Presiden RI pertama Soekarno itu bukan semata yang bersangkutan mencari sensasi atau euforia dalam pidatonya soal KPK. Namun, kata dia, itu memang sudah selayaknya untuk segera dibubarkan.

“Tapi sayangnya sinyalemen tersebut disikapi oleh KPK dengan gunakan jurus ajian muka tembok oleh karena urat malunya sudah putus,” terang Willy, saat ditemui awak media, Kamis (20/8/2015).

Menurut Aktivis 98, lembaga anti rasuah terlalu naif berhalusinasi dalam mimpi basah, lembaga bersifat Ad hock itu jika negara sudah tidak membutuhkannya sudah sepantasnya untuk bubar sendiri sesuai keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan dan politisi PKS Fahri Hamzah.

“Bubarkan diri saja, masa tunggu rakyat yang bubarkan secara paksa,” tuturnya.

Lebih lanjut, Willy mengatakan urusan penanganan tindak pidana korupsi saat ini pihak Polri dan Kejaksaan sudah cukup keringatan, dan hasilnya cukup signifikan. Seperti sukses mengungkap kasus kondensat dan membongkar kasus Dwelling Time / bongkar muat Pelabuhan.

“Didalam kasus yang diungkap itu, rakyat ikut dilibatkan sebagai pengawas eksternal, berbeda dengan KPK yang kerap memainkan berbagai opini seolah publik dilibatkan dan berkewajiban mendukung gebrakan KPK yang syarat populis dan diikuti oleh LSM pendukung setia,” ujarnya.

Willy pun berharap agar lembaga super body itu diaudit perihal kucuran anggaran LSM oleh Kepolisian apabila rakyat menghendakinya untuk dibuka secara transparan. Dalam konteks konstitusi, KPK bersifat Ad hock artinya jelas tidak permanen maka selayaknya untuk membubarkan dan jangan sampai menunggu rakyat memaksakan untuk bubarkannya. Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, lanjutnya, kedua Institusi itu konstitusional.

“Artinya dilindungi dan diatur dalam UUD 1945,” tegasnya.

Dikatakan Willy, pikiran konslet dan lucu jika KPK diperbolehkan mengangkat penyidiknya sendiri untuk melakukan penyelidikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Padahal jelas secara hukum penyelidikan dan penyidikan adalah wewenang Kepolisian khususnya dan umumnya bagi Kejaksaan.

“Cukup salut dan layak di apresiasi publik buat jajaran Kepolisian dan Kejaksaan. Masyarakat umum ikut dilibatkan sebagai sosial kontrol pertimbangan untuk koreksi atas kinerja Kepolisian,” bebernya.

Lebih jauh, Willy mencontohkan hal terkecil untuk Kepolisian ditingkat Polsek setara dengan satu Kecamatan yang membawahi beberapa Kelurahan, RW dan RT melalu Babinkamtibmas mengedepankan azaz musyawarah adalah hal wajar dalam skup tingkat Polsek, hingga masyarakat dapat melihat dan menilai kinerja Kepolisian dari ranting paling bawah.

“Apakah positif ataukah negatif. Berbeda dengan KPK yang Ad hock dan urat malunya sudah putus. KPK merasa super visi dan super wuah malah ogah kesannya ketakutan jika dibentuk pengawasan eksternal. Bubarkan diri saja koq repot sich,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top