Politik

Megawati Dorong KPK Segera Bubar, Pimpinan KPK: Itu Sangat Wajar

Ketua Umum PDI Perjuangan

Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri

Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri

Beritaasatu – Banyaknya dorongan dari berbagai pihak mulai dari aktivis, anggota DPR RI, dan juga termasuk baru-baru ini Presiden RI kelima menyatakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu segera dibubarkan lantaran kewenangannya melebihi lembaga ad hoc.

Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji itu pun angkat suara perihal dorongan dari Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Ia menilai, pernyataan Megawati sangatlah wajar dan bisa menjadi motivasi dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat harus membacanya secara keseluruhan, jangan setengah-setengah.

“Pernyataan Bu Mega sangat wajar saja kok dan jangan dibaca secara parsial,” terang Indriyanto, Selasa (18/8/2015).

Baca Juga: Akhiri Konflik KPK dan Polri, Gempa Sarankan Jokowi Bubarkan KPK

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghendaki KPK agar segera dibubarkan. Presiden RI kelima itu menilai lembaga antirasuah itu. sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc. Megawati menyatakan KPK dibentuk di masa pemerintahannya sebagai lembaga yang bersifat sementara. Kini setelah lebih dari satu dekade, kata Mega, KPK sudah waktunya untuk mengakhiri peran di Indonesia.

“Komisi yang sifatnya ad hoc ini harus diselesaikan, harus dibubarkan,” ujar Mega di sela Seminar Nasional Kebangsaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8).

Lebih lanjut, Indriyanto berpikiran positif dengan pernyataan putri Soekarno itu. Justru, Indriyanto lebih memaknai yang sebenarnya bisa diambil dari pernyataan itu, yakni pejabat negara harus bersih dari tindakan korupsi.

“Kan Bu Mega bilang, selama korupsi masih ada, KPK tetap dibutuhkan. Makna yang bisa ditarik dari pernyataan Bu Mega adalah pejabat harus bersih dari korupsi apapun bentuknya,” tuturnya.

Lebih jauh, Indriyanto menegaskan jika di Indonesia sudah bersih dan sama sekali tidak ada tindak pidana korupsi, maka lembaga seperti Direktorat Tipikor Polri, Pidana Khusus Tipikor Kejaksaan dan KPK sudah tak diperlukan lagi alias ditiadakan.

“Bila Indonesia sudah bersih dan sama sekali sudah tidak ada korupsi, baik dengan metode prosedural maupun substansial. Maka memang tidak diperlukan Direktorat Tipikor Polri, Pidsus Tipikor Kejaksaan dan KPK,” pungkas dia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

Banner Meikarta 2

To Top